Israel bahkan melanjutkan kegiatan tidak sah tersebut di wilayah Palestina yang dikuasainya.

Untuk itu, Abbas mengupayakan penyeimbangan diplomatik bagi upaya Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) mengenai “pembangunan lembaga” dan “pembangunan ekonomi”, yang dimaksudkan untuk menciptakan prasarana negara masa depan.

Tapi program pembangunan lembaga dipandang tak lebih daripada khayalan belaka, yang didorong oleh taktik hubungan masyarakat dan tekanan kuat.

Tokoh Palestina di PNA, yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, menilai strategi mereka untuk pengakuan PBB sebagai cara meningkatkan tekanan internasional atas Israel.
Pengakuan semacam itu dapat menciptakan tekanan politik dan hukum atas Israel agar menarik pasukan militernya ke luar tanah negara lain yang diakui dengan perbatasan 1967, kata “Menteri Luar Negeri” Palestina Riyadh al-Malki kepada wartawan pada awal tahun ini.

Pendapat serupa disampaikan oleh Nabil Shaath, seorang pejabat senior Fatah. Ia pernah menjelaskan kepada New York Times kalau negara Palestina diakui oleh PBB, maka Israel berarti akan melakukan pelanggaran setiap hari terhadap negara anggota lain PBB.

Oleh karena itu, konsekuensi hukum dan diplomatik pun dapat dilancarkan, yang semuanya akan menyakitkan buat Israel.

Tapi bisakah dipercaya harapan semacam itu terwujud, padahal “masyarakat internasional tak bisa berkutik” jika sudah berhadapan dengan Israel?
Lebanon, misalnya, telah menjadi negara anggota PBB sejak 1945 namun itu pun tak menghalangi Israel menyerang dan menduduki Lebanon selatan dari 1978 sampai 2000. “Masyarakat internasional” juga tak bisa berbuat apa-apa selama sewaktu negara Yahudi tersebut beberapa tahun lalu melancarkan agresi ke Lebanon gara-gara wilayahnya diserang gerilyawan.

Pendudukan Israel atas Lebanon berakhir bukan karena tekanan “masyarakat internasional”, tapi semata-mata karena perlawanan rakyat Lebanon mengusir tentara Yahudi dan milisi asuhannya ke luar wilayah itu.

Sejak pemboman besar-besarnnya terhadap Lebanon pada 2006, Israel jelas-jelas telah melanggar kedaulatan Lebanon ribuan kali, begitulah kesimpulan PBB sendiri. Namun pelanggaran wilayah udara  oleh pesawat Israel dan penculikan warga Lebanon juga tak pernah memicu “konsekuensi hukum atau diplomatik”, yang menyatakan Israel bertanggung jawab.

Duduki Dataran Golan
Kondisi serupa terjadi; sejak 1967 Israel telah menduduki Dataran Tinggi Golan, milik Suriah –yang juga menjadi anggota PBB sejak 1945.

Namun apa yang terjadi? Tak ada perlawanan bersenjata mengenai Dataran Tinggi Golan dan juga tak ada tekanan “masyarakat internasional” agar Israel menarik pasukannya atau bagi pemulangan pengungsi Suriah ke rumah mereka di Dataran tinggi strategis tersebut.

Bahkan setelah Israel secara tidak sah mencaplok wilayah itu pada 1981, tindakan yang dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB, kebungkaman “masyarakat internasional” telah memungkinkan kolonisasi Israel atas Dataran Tinggi Golan terus berlangsung tanpa ada hambatan apa pun.

Strategi putus-asa?
Upaya untuk mencari pengakuan diplomatik bagi negara Palestina merdeka di sebongkah tanah Palestina dipandang sebagai strategi putus-asa oleh pemimpin Palestina. Mereka dianggap telah kehabisan pilihan, kehilangan keabsahannya, dan menjadi penghalang serius di jalan untuk meraih kembali hak bangsa Palestina.

Para pemimpin Palestina sesungguhnya telah mengandalkan berbagai forum diplomatik dan i’tikad baik “masyarakat internasional”, tapi semua itu tak menghasilkan apa-apa kecuali perundingan tanpa ujung dengan negara Yahudi.

Pada 2004, Pemerintah Otonomi Palestina melancarkan upaya besar untuk memperoleh putusan saran dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, tembok apartheid Israel di Tepi Barat tidak sah dan harus dirobohkan.

Namun terbukti bahwa selain menunggu putusan itu, PNA benar-benar tak memiliki strategi guna mengerahkan rakyat Palestina dan sekutu mereka agar menekan “masyarakat dunia” agar putusan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Putusan itu tak lebih daripada kemenangan “macan kertas”, yang tak menghasilkan perubahan apa pun di lapangan.

Memang ada bukti bahwa sementara perunding dan korps diplomatik PNA sibuk di Den Haag, pemimpinnya berusaha menahan upaya organisasi masyarakat sipil di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk melancarkan pawai dan menarik perhatian bagi putusan ICC, yang hampir bisa dipastikan akan menekan Israel dan Amerika Serikat.

Kini apakah pemerintah “Palestina merdeka” yang wilayahnya masih diduduki Israel dan mengandalkan bantuan dari AS serta Uni Eropa mampu melancarkan tekanan serupa pada masa depan? Catatan PNA setakat ini tak memperlihatkan dasar bagi optimisme.

Terlebih lagi, Amerika Serikat sejak jauh-jauh hari sudah mengancam akan menggunakan hak vetonya jika upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka dan anggota penuh PBB bergulir di Dewan Keamanan.

Washington berkeras kemerdekaan Palestina “cuma bisa diperoleh lewat perundingan langsung dengan Israel”, padahal perundingan itu sudah macet lebih dari satu tahun. Penyebabnya ialah Israel tak mau menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina dan malah menuntut perundingan diselenggarakan “tanpa prasyarat dari Palestina”.

Namun, terlepas dari semua upaya tersebut, pendapat ICC jelas memiliki konsekuensi pending. Bukan PNA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) –yang kini tak berkiprah lagi– lah yang memulai pengerahan, tapi masyarakat sipil Palestina pada 2005 mengeluarkan Seruan Palestina bagi Pembooikotan Divestasi dan Sanksi (BDS).

Upaya itu adalah upaya untuk “mengucilkan” Israel dan “menekannya” agar menghormati hak asasi rakyat Palestina dan hukum internasional, melalui boikot rakyat serupa terhadap mereka yang membantu mengakhiri apartheid di Afrika Selatan.

Namun bukannya “menggolkan negara merdeka”, aksi BDS dipusatkan pada hak asasi manusia dan kenyataan. Gerakan tersebut menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan kolonisasi atas semua tanah Arab yang direbut pada 1967; persamaan total bagi warganegara Palestina di Israel; dan penghormatan serta pelaksanaan hak pengungsi Palestina. Semua tuntutan itu sepenuhnya sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum internasional.

PNA tak pernah mensahkan aksi tersebut, dan pada kenyataannya telah berusaha menjauhkan diri dari dan tak mendukungnya dengan hanya menyerukan boikot setengah-hati terhadap barang produksi pemukim Yahudi sementara secara aktif mendorong perdagangan dengan Israel, pelanggaran terhadap seruan BDS.

Lalu pada Senin (31/10), Palestina kembali membuat berita. Dalam pemungutan suara yang bersejarah Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO) memberi PNA anggota penuh di badan dunia tersebut.

Keputusan UNESCO –yang memiliki 194 anggota dan didirikan di ibu kota Prancis, Paris, pada 1946– dalam sekejap mengundang beragam reaksi dari seluruh dunia, persis seperti saat Abbas pada 23 September mengajukan permohonan Palestina jadi anggota penuh PBB.

Israel tentu saja mengecam tindakan UNESCO sementara pelindungnya, Amerika Serikat, tak ketinggalan menyuarakan penentangannya dan negara adi daya tunggal tersebut bahkan memutuskan sumbangan finansialnya buat badan PBB itu.

Dalam proses pemungutan suara, PNA mengantungi 107 suara dukungan bagi upaya keanggotaannya di UNESCO, sementara hanya 14 negara menentang dan 52 negara lagi abstein.

Sebagai sekutu dekat Israel, AS telah menggambarkan masuknya Palestina ke badan dunia tersebut sebagai “pradini”. Washington juga  menyatakan tindakan semacam itu “akan merusak proses perdamaian Timur Tengah” –yang telah macet pada Oktober 2010, ketika Israel memutuskan untuk tidak memperbarui moratorium pembangunan permukiman di Tepi Barat. Akibatnya ialah Palestina mundur dari pembicaraan.

Hampir dua dasawarsa sejak “Kuartet Internasional” –Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia– sepakat bahwa Pemerintah Otonomi Palestina dan pemerintah Yahudi mesti mewujudkan perdamaian lewat dua negara terpisah, yang hidup berdampingan.

Presiden AS Barack Obama telah merujuk kepada keputusan Kuartet sebagai prinsip pembimbingnya bagi aksi diplomatik dalam konflik Palestina-Israel, tapi situasi tetap saja suram. Perundingan palestina dengan Israel muncul-tenggelam tanpa pernah ada hasil nyata dan malah macet total sejak Oktober 2010.

Sejak Kesepakatan Oslo ditandatangani pada tahun 1993, “babak baru dalam sejarah Timur Tengah pun merekah”. Pemimpin PLO saat itu Yasser Arafat dan perdana menteri Israel Yitzak Rabin, di hadapan presiden AS Bill Clinton, berfoto di depan para wartawan, berjabat tangan, dan membawa perundingan Israel-Palestina ke “hasil kesepakatan yang sebenarnya”.

Pemerintah Yahudi pun silih berganti tapi perundingan perdamaian Palestina-Israel tak kunjung selesai.

Palestina menghendaki negara merdeka, tapi dengan syarat Jerusalem jadi ibu kotanya, dan Israel menghentikan perluasan permukiman di wilayah yang telah didudukinya sejak Perang Enam Hari 1967.

Namun Israel tak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan Jerusalem kepada Palestina, apalagi dengan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri. Banyak orang berharap, di bawah tekanan untuk memperbarui perbatasan kotapraja, Israel “akan mempertimbangkan penyelesaian itu”.

Tapi masalah permukiman bahkan lebih sulit diselesaikan. Sekalipun menghadapi tekanan masyarakat internasional dan, yang paling kuat dari Amerika Serikat, Israel tak pernah tunduk dan menolak untuk memperlambat perluasan permukimannya di Tepi Barat Sungai Jordan.

Anti-perdamaian?
Untuk memperlihatkan kegeramannya atas tindakan UNESCO, AS memutuskan untuk menghentikan pembayaran 60-juta dolar AS untuk iuran November, kata wanita juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam taklimat hariannya, sebagaimana dilaporkan media transnasional.

Para tokoh Demokrat dan bahkan Republik AS juga tak ketinggalan mengecam tindakan UNESCO, dan Senator AS Ileana Ros-Lehtinen, pemimpin Komite Urusan Luar Negeri mengatakan di dalam satu pernyataan, Senin (31/10), “tindakan gegabah hari ini oleh UNESCO adalah anti-Israel dan antiperdamaian”.

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tentu saja dengan keras mengecam tindakan UNESCO dan memperingatkan pemerintahnya “takkan duduk berpangku tangan saja”.

“Sayangnya, Palestina terus menolak untuk berunding dengan kami. Eh, bukannya duduk di meja perundingan, mereka malah telah memutuskan untuk membentuk persekutuan dengan HAMAS dan melakukan tindakan sepihak di PBB, termasuk hari ini,” kata Netanyahu, Senin (31/10), sebagaimana dilaporkan.

Pada Selasa (1/11) Netanyahu bahkan mengadakan pertemuan dengan delapan menteri seniornya guna menyerukan diluncurkannya gelombang baru pembangunan 2.000 unit rumah di Jerusalem Timur, Ma’aleh Adumim, dan Gush Etaion.

Sebelumnya, tak lama setelah Mahmoud Abbas tampil di Sidang Majelis Umum PBB, pemerintah kotapraja Jerusalem juga mensahkan pembangunan 1.100 unit rumah baru di permukiman Yahudi di wilayahnya.

Kini di antara tindakan penghukuman Yahudi adalah pembekuan status VIP buat para pejabat senior Palestina untuk melintasi pos pemeriksaan Israel, memberi lampu hijau bagi pembangunan permukiman lagi, dan penghentian pengiriman uang pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PNA.

Selain penentangan AS dan Israel atas tindakan UNESCO, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga menyampaikan keprihatinan mengenai dampak yang bakal dihadapi dari keputusan UNESCO terhadap pendanaan badan PBB tersebut.

“Apakah kalian sudah menyadari sampai saat ini, tindakan ini dapat memiliki dampak potensial pada dana yang disediakan oleh sebagian negara anggota,” kata Ban sebagaimana dikutip Xinhua.

Sebagai penyumbang dana terbesar buat organisasi PBB itu, AS menanggung 22 persen dari anggaran tahunan kantor cabang PBB tersebut –sebanyak 70 juta dolar AS per tahun.
Pemungutan suara Senin dalam sidang UNESCO adalah kemenangan simbolis dan nyata bagi Pemerintah Otonomi Palestina sejak Abbas mengajukan permohonan resmi untuk meminta pengakuan sebagai anggota penuh PBB di Sidang Majelis Umum 23 September. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada November.

Tentu saja Palestina telah memuji tindakan UNESCO sebagai “kemenangan” dan “awal” buat diri mereka.

Ketiga masalah tersebut laksana menyiram bensin ke api ketegangan sektarian setelah tentara AS meninggalkan Negeri 1001 Malam itu.

Peristiwa itu mengurai kesepakatan pembagian kekuasaan yang memang rapuh di Irak di antara blok Syiah, Sunni dan suku Kurdi –yang telah berusaha meredam ketegangan. Beberapa tahun sebelumnya pertempuran antaraliran agama menggiring negeri tersebut ke ambang perang saudara.

Pergolakan kekuasaan antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan blok pesaingnya juga telah meningkat, saat tentara AS meninggalkan negeri itu pada Ahad (18/12).

Banyak pengulas telah memperkirakan kemelut terjadi setelah tentara AS ditarik –kondisi yang mencuatkan keprihatinan mengenai keamanan di negeri tersebut, yang telah diduduki AS selama hampir sembilan tahun.

Al-Maliki, yang dilaporkan marah, meminta parlemen nasional menarik kepercayaan dari Wakilnya Saleh al-Mutlak dari kubu Sunni, setelah al-Mutlak menggambarkan PM Irak itu sebagai  diktator”.

Perdana Menteri mengirim surat ke parlemen, untuk meminta penarikan kepercayaan dari Saleh al-Mutlak, sebab ia tak lagi memenuhi syarat untuk jabatannya sebagai wakil perdana menteri,” kata Yassin Majee, tokoh utama di blok politik Negara Hukum, pimpinan al-Maliki dalam wawancara dengan stasiun TV Iraqiya.

Al-Mutlak, dalam wawancara dengan CNN –yang dikutip Xinhua, mencap al-Maliki sebagai “diktator”, dan dalam kesempatan lain al-Mutlak mengatakan kepada stasiun televisinya sendiri, Babiliyah, bahwa al-Maliki “lebih buruk daripada Saddam Hussein”.

Al-Mutlak, seorang tokoh kenamaan blok pesaing al-Mailiki, al-Iraqia, mengumandangkan pernyataan itu selama beberapa hari setelah pasukan militer Irak menahan dua penjaga keamanan dan pengemudi yang bekerja buat Wakil Presiden Tariq al-Hashemi.

Surat penangkapan dilaporkan juga dikeluarkan buat al-Hashemi tapi cuma menghasilkan ditangkapnya para pegawai pribadinya. Al-Hashemi, juga anggota senior al-Iraqia, dituduh terlibat dalam serangan bom mobil di dekat gedung parlemen nasional di dalam Zona Hijau Baghdad pada November.

Serangan itu, yang melukai seorang anggota parlemen, dianggap oleh al-Maliki ditujukan kepada dia.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jenderal Adel Daham, mengatakan pada suatu taklimat pengakuan para tersangka yang diidentifikasi sebagai pengawal al-Hashemi mengaitkan wakil presiden itu dengan pembunuhan dan serangan terhadap pejabat keamanan dan pemerintah Irak.

Juru bicara tersebut, menurut Reuters, memperlihatkan rekaman pengakuan, yang ditayangkan oleh stasiun televisi Iraqiya dan media lokal lain.

Di antara mereka yang didakwanya adalah anggota penjaga keamanan al-Hashemi. Orang itu, kata kementerian tersebut, “telah dibayar oleh kantornya untuk melakukan pembunuhan”
Ketiga orang yang ditayangkan stasiun televisi merinci upaya pembunuhan yang mereka katakan akan dilakukan oleh pembantu al-Hashemi, termasuk pemasangan bom pinggir jalan dan aksi tembak-lari terhadap pejabat pemerintah dan keamanan Irak.

Boikot
Pada Sabtu (17/12), al-Iraqia –blok parlemen dukungan Sunni yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Iyad Allawi– memboikot sidang parlemen, dan menuntut pembaruan serta memprotes “sikap sentralisasi” oleh al-Maliki.

Protes tersebut diduga oleh banyak pengulas di Baghdad, menurut Xinhua, merupakan reaksi atas tindakan hukum al-Maliki terhadap al-Hashemi.

Blok itu diberitakan mengambil keputusan boikot tersebut dalam pertemuan yang diselengarakan Jumat (16/12) di kediaman al-Hashemi. Pertemuan itu dihadiri oleh pemimpin blok tersebut, tokoh sekuler Iyad Allawi, anggota parlemen dari Iraqia, dan  tokoh kenamaan lain blok tersebut.

Alasan bagi boikot itu ialah untuk mengakhiri jalan al-Maliki untuk memerintah negeri tersebut, kata juru bicara al-Iraqia Haider al-Mulla kepada media.

Al-Iraqia berkeras menuntut pembaruan proses politik guna mengakhiri kondisi saat ini, yaitu pendekatan sepihak yang terus dilancarkan al-Maliki dan upayanya untuk menyisihkan mitra politiknya.

Pada Sabtu, parlemen nasional Irak dilaporkan mengadakan sidang dengan hanya dihadiri 184 dari 325 anggotanya, tanpa kehadiran anggota parlemen dari blok al-Iraqia.

Tindakan paling akhir itu menunjukkan pergolakan yang bertambah besar antara blok Allawi dan blok Syiah pimpinan al-Maliki, saat tentara AS mengakhiri penarikan pada Ahad (18/12), dan menyisakan kurang dari 200 personel di negeri tersebut untuk misi pelatihan.

Allawi menjadi perdana menteri dalam pemerintah peralihan dari 2004 sampai 2005. Blok al-Iraqia, pimpinannya yang didukung pemeluk Sunni menjadi pemenang dalam pemungutan suara 2010 dengan meraih 91 kursi, hanya unggul dua kursi dibandingkan blok Negara Hukumnya al-Maliki.

Berdasarkan kesepakatan tak resmi pembagian kekuasaan yang disepakati oleh kedua kelompok itu, al-Maliki menduduki kursi perdana menteri setelah pemilihan umum 2010.

Namun pemerintah yang didominasi pemeluk Syiah, pimpinan al-Maliki membuat marah partai pesaingnya, kondisi yang bisa memicu krisis politik dalam era-pasca pendudukan AS di Irak.

Perebutan kekuasaan politik dan wilayah menjadi ancaman utama, yang dihadapi Irak setelah penarikan tentara AS.

“Gangguan sengaja”
Di dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin pagi, al-Hashemi menuduh pemerintah al-Maliki “melakukan gangguan secara sengaja”, setelah pesawatnya ditunda selama beberapa jam di bandar udara Baghdad. Ia telah dijadwalkan pergi ke kota Sulaimaniya di wilayah Kurdi, untuk bertemu dengan Presiden Irak Jalal Talabani –yang menjabat sejak 7 April 2005.

Pasukan keamanan menangkap tiga pengawal al-Hashemi dalam perjalanan mereka kembali dari bandar udara, demikian isi pernyataan tersebut. Ditambahkannya, jumlah personel  militer yang mengepung rumah al-Hashemi selama dua pekan telah ditambah.

“Wakil presiden telah bersikap sangat sabar dan menunggu alasan yang masuk akal dari partai terkait di pemerintah,” kata pernyataan itu sebagaimana dikutip Reuters.

Banyak politikus senior Irak, yang khawatir krisis politik bisa kembali mendorong Irak ke kemelut sektarian, dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan al-Maliki dan pemimpin lain guna meredam pertikaian tersebut.

Duta besar AS di Irak juga diberitakan mengadakan kontak dengan para pemimpin senior Irak.

Kerusuhan memang telah turun tajam sejak puncak serangan pada 2006-2007, ketika pemboman bunuh diri dan serangan mematikan merenggut ribuan jiwa dalam aksi saling bunuh oleh pengikut aliran agama yang berbeda.

Namun ketegangan antaraliran agama nyaris muncul ke permukaan dan masih mewarnai banyak aspek kehidupan politik di Irak.

Berakhirnya penarikan tentara AS pada Ahad (28/12) membuat banyak orang Irak khawatir bahwa kesepakatan perdamaian yang rapuh antara kubu Syiah dan minoritas Sunni mungkin ambruk dan memicu lagi bentrokan sektarian.

Banyak pemeluk Sunni, yang menduduki jabatan dalam pemerintah era Saddam Hussin, merasa disisihkan oleh munculkan kubu Syiah setelah agresi militer AS pada 2003.

Beberapa wilayah yang kebanyakan warganya pengikut Sunni sudah mengupayakan otonomi dari pemerintah pusat, karena ketidakpuasan sehubungan dengan gaya pemerintahan al-Maliki.

Ia pernah dipandang sebagai seorang dermawan dan tokoh pembaruan yang diterima di kancah internasional dan disebut-sebut berada di belakang perundingan yang mengakhiri program senjata kimia dan nuklir Libya. Ia berubah menjadi prajurit ketika pemberontak bangkit melawan ayahnya.

Pada hari-hari terakhir pelariannya, menurut beberapa saksi mata yang dikutip media transnasional, Saif al-Islam (39)  –ia dilahirkan pada 25 Juni 1972– dilanda kecemasan, kebingungan dan ketakutan. Mula-mula ia dilaporkan menelepon ayahnya melalui telepon satelit, meminta para pembantunya merahasiakan keberadaannya, dan –setelah ayahnya tertangkap lalu dibunuh oleh gerilyawan– berusaha menghindari nasib menyedihkan yang sama.

Sebelumnya beredar kekhawatiran bahwa dengan bantuan suku Tuareg, Saif al-Islam bisa bersembunyi untuk waktu yang tak terbatas di pegunungan yang membentang di sepanjang perbatasan Libya dengan Niger, Aljazair dan Mali. Suku Tuareg telah menerima berkah dari Gaddafi senior selama 42 tahun kekuasaannya.

Namun ia ditangkap oleh petempur dari pegunungan Zintan, Libya barat-laut, dan satu gambar mengenai dia diperlihatkan di televisi Libya sewaktu ia mengobati tangannya yang cedera. Kini masa depannya tak tentu.

“Bagi Zintan, ia hanyalah penjahat yang tak berdaya. Ia tidak berbahaya. Kami tak menghadapi kesulitan dalam menahan di sini dan kami dapat menahan dia sampai pengadilannya dimulai jika itu lebih baik buat Libya,” kata Ibrahim Turki, koordinator kesehatan Dewan Peralihan Nasional di Zintan, sebagaimana dikutip AFP belum lama ini.

Menurut dia, pemerintah Libya akan memutuskan nasib Saif al-Islam.

Saif al-Islam dulu digadang-gadang akan mewarisi kekuasaan dinasti Gaddafi di Libya. Saat revolusi berlangsung, ia berikrar akan berperang dan lebih suka mati di tanah Libya daripada menyerah, tapi sekarang ia menghadapi kemungkinan pengadilan oleh pemerintah baru atau ICC.

Banyak pengulas juga ragu bahwa Saif al-Islam dapat memimpin kelompok perlawanan terhadap penguasa baru Libya. Mereka menyatakan kebanyakan pengaruh Saif terkikis oleh dominasi ayahnya –yang kini telah dibunuh gerilyawan.

Penduduk Zintan, kota kecil yang kini terkenal karena berhasil menangkap “tokoh papan atas Libya”, mengatakan kepada AFP bahwa Saif al-Islam dipindahkan secara rutin dari satu lokasi rahasia ke lokasi lain. Tujuannya ialah untuk memastikan keselamatannya dan melindungi dia dari nasib brutal seperti yang dialami ayahnya.
Pada 20 Oktober, Gaddafi senior ditangkap dan dibunuh oleh para penangkapnya di dekat kota kelahirannya, Sirte, Libya selatan. Gambar yang bocor di Internet memperlihatkan mayat pemimpin terguling Libya tersebut bersimbah darah dan diangkut ke mobil bak terbuka, sementara puluhan pria bersenjata melepaskan tembakan ke udara.

Kematian Gaddafi memicu pengutukan global dan memaksa penguasa baru Libya melakukan penyelidikan mengenai situasi saat ia dibunuh.

Sebagian penduduk Zintan dilaporkan menyatakan mulanya mereka percaya Saif al-Islam juga akan menghadapi kematian lewat kekerasan, tapi sekarang mereka yakin ia tampaknya akan hidup cukup lama untuk menghadapi pengadilan.

3 putra Gaddafi
Tiga putra Gaddafi tewas di tanah air mereka, bersama ayah mereka.

Keberadaan Saif al-Islam telah menjadi rahasia yang dijaga rapat, dan penduduk Zintan diberitakan menyatakan “tak ada tanda mengenai tahanan itu” sejak ia pertama kali ditangkap pada 19 November, hampir satu bulan setelah ayahnya menemui ajal.

“Ia berada di tempat aman,” kata Wakil Perdana Menteri Libya Mustafa Abu Shagur kepada wartawan di ibu kota Libya, Tripoli, Selasa (29/11).

Menurut Shagur, satu-satunya dari delapan anak Gaddafi tersebut, diperlakukan sesuai dengan standar hukum internasional. Sebelumnya ia telah menawarkan diri untuk menyerah kepada ICC. Tapi beberapa pejabat khawatir itu cuma bualan dan memperingatkan tentara bayaran yang bersama dia bahwa kalau mereka berusaha melarikan diri dengan naik pesawat, mereka bisa ditembak-jatuh.

Saif al-Islam sendiri pernah menghadapi saat-saat berbahaya. Ia lolos dari bencana sekalipun rombongan kendaraannya dihantam serangan udara NATO sewaktu mereka meninggalkan kota kecil Bani Walid, sebelum ayahnya tewas di dekat kota kelahirannya, Sirte.

Aksi perlawanan rakyat Libya, yang mendapat ilham dari gelombang perlawanan di negara tetangga –Tunisia dan Mesir, yang belakangan dikenal dengan nama “Arab Spring”– menarik NATO untuk campur tangan.

Beberapa hari setelah Saif al-Islam ditangkap, beredar laporan media bahwa dewan militer Zintan menolak untuk menyerahkan dia kepada para pejabat NTC, kecuali komandan satuan yang menangkapnya diangkat jadi menteri pertahanan Libya.
Pada pertengahan November, Osama Juili –komandan milisi Zintan yang menangkap Saif al-Islam, diberi jabatan menteri pertahanan dan diambil sumpahnya pada 4 Desember. Namun Juili membantah bahwa pengangkatannya memiliki kaitan dengan tertangkapnya Saif al-Islam.

Jadi tantangan
Nasib Saif al-Islam tetap menjadi tantangan bagi pemerintah Libya, saat mereka berusaha menyeimbangkan tuntutan bagi balas dendam terhadap putra paling terkenal Gaddafi tersebut dengan seruan oleh masyarakat internasional agar Saif al-Islam menjalani pengadilan yang adil.

Secara singkat, penangkapannya dipandang sebagai memberi peluang bagi pengalihan dari masalah yang dihadapi Libya pasca-perang. Namun ada kekhawatiran itu malah bisa menyulut perpecahan lebih lanjut atau merusak reputasi mereka yang memangku jabatan.

ICC, yang ingin mengadili Saif al-Islam dengan tuduhan kejahatan terhadap umat manusia, juga telah menyeru pemimpin Libya agar Saif al-Islam tak diganggu, dan diperlakukan sejalan dengan norma dan hukum internasional.

Di dalam satu pernyataan pada penghujung November, Kepala Jaksa Penuntut Umum ICC Luis Moreno-Ocampo menyatakan pengadilan Saif al-Islam dapat diselenggarakan di Libya di bawah pengawasan ICC. Shagur pun menyatakan Saif al-Islam akan menjalani pengadilan yang adil.

ICC juga menuduh Saif al-Islam merekrut tentara bayaran untuk melancarkan satu strategi, yang dirancang bersama ayahnya dan kepala dinas intelijen Abdullah as-Senussi, untuk membunuh pemrotes tak bersenjata yang menuntut Gaddafi mundur.

Sebelumnya, Saif al-Islam –yang mengenyam pendidikan di London School of Economics– dipandang oleh banyak pemerintah di dunia sebagai wajah Libya yang dapat diterima dan bersahabat dengan Barat dan calon pewaris ayahnya.

Namun ketika pemberontakan meletus, ia memilih setia kepada keluarga dan sukunya daripada kepada banyak temannya di Barat.

Saat Tripoli jatuh ke tangan gerilyawan pada Agustus, jaksa penuntut ICC mengumumkan ia “telah ditangkap, sehingga membuka jalan bagi pengekstradisiannya”. Namun, itu terbukti keliru dan ia segera muncul di satu hotel Tripoli yang digunakan oleh wartawan asing untuk membuktikan bahwa ia masih bebas.

Kendati masyarakat internasional mengkhawatirkan keselamatan Saif al-Islam, penduduk Zintan menyampaikan keinginan mereka untuk menyaksikan keadilan berjaya, dan sekali lagi membuktikan bahwa Libya baru akan taat hukum, dan bukan pembalas dendam.

Putra Gaddafi itu, menurut warga Zintan, akan “tetap dianggap tak bersalah, sampai pengadilan membuktikan ia sebaliknya”.

“Cuma pengadilan yang dapat membuktikan perbuatannya. Kami perlu mengetahui apakah ia memerintahkan pembunuhan terhadap warga Libya selama pemberontakan terhadap ayahnya,” kata seorang pejabat Zintan sebaiman dilaporkan AFP.

Mereka, katanya, juga ingin mengetahui apakah Saif al-Islam menggunakan uang Libya untuk membunuh orang Libya.

Ia pernah “dijagokan” sebagai calon pemimpin masa depan Libya dan memelopori pendekatan pemerintah ayahnya dengan Barat. Tapi pada Sabtu (19/11) ia tak bisa mengelak lagi ketika kepergok petempur oposisi dan diterbangkan ke Zintan untuk menjalani penahanan selama menunggu pengadilan atas dirinya.

Zintan adalah salah satu kota kecil di Libya barat yang menghadapi kemarahan paling keras militer Gaddafi selama awal konflik. Seperti banyak wilayah lain, Zintan sekarang memiliki pasukan otonomi sendiri dalam jumlah cukup banyak dan belum berada di bawah kendali Dewan Peralihan Nasional.

CIA dan militer AS menghadapi masalah keamanan serius dengan Iran, jika cerita seorang insinyur Iran terbukti benar. Dalam percakapan dengan Christian Science Monitor (CSM), insinyur tersebut memberi perincian bagaimana satu tim ahli dari negerinya meretas navigator GPS pesawat tanpa awak AS dalam upaya menangkapnya. Itu adalah pesawat tanpa awak yang dikatakan oleh pemerintah AS “telah mendarat di wilayah Iran pada awal Desember gara-gara adanya kesalahan”.

Para ahli Iran dilaporkan mengetahui bahwa titik paling lemah pesawat tanpa awak RQ-170 Sentinel adalah GPSnya, melalui penelitian atas beberapa pesawat tanpa awak yang telah dijatuhkan pada September.

Dengan menggunakan pengetahuan itu, mereka merancang perangkap buat satu pesawat tanpa awak yang sedang melakukan pengintaian di negeri tersebut.

Caranya ialah “dengan menggunakan suara (yang membuat macet) terhadap saluran komunikasi, kami memaksa memasuki autopilot pesawat. Ini lah tempat pesawat tersebut kehilangan otaknya”, kata insinyur itu sebagaimana dikutip.

Tim ahli Iran tersebut cuma memprogramnya untuk “membuat pesawat itu mendarat sendiri di tempat yang mereka ingini”. Insinyur tersebut menyatakan seluruh proses itu semudah meretas akun Google. Serangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, sehingga kendaraan tanpa awak itu mendarat di Iran dan bukan di pangkalannya di Afghanistan.

Satu studi pada 2003 mengenai kerentanan GPS menunjukkan militer AS telah mengetahui masalah tersebut selama satu dasawarsa. Kalau RQ-170 yang kini dikuasai Iran memang diretas, itu berarti kerentanan tersebut perlu diperbaiki.

Itu bukan untuk pertama kali keamanan pesawat tanpa awak milik AS terancam: pada 2009, beberapa rekaman video yang dikirim oleh pesawat “stealth” tanpa awak ke stasiun pemantau darat mereka dicegat oleh gerilyawan Irak.

Dan awal tahun ini, satu virus telah menyerang bukan hanya satu tapi seluruh pesawat tanpa awak tersebut.

Pada Ahad (4/12) Iran menyatakan telah merontokkan pesawat tanpa awak AS dan pada Kamis (8/12) Teheran menayangkan gambar pesawat tanpa awak yang dijatuhkannya, yang kelihatan masih utuh. Seseorang yang mengetahui situasi itu mengkonfirmasi pesawat tanpa awak yang ditangkap tersebut sedang menjalani misi pengintaian di wilayah Iran.

Pesawat itu “diduga oleh pemiliknya telah jatuh karena adanya gangguan dan bukan ditembak atau peretasan komputer oleh orang Iran”.

Meskipun ada risiko Iran dapat berusaha mengubah teknologinya, atau menjualnya ke negara lain, seperti China, para pejabat AS percaya Iran “takkan bisa mengaduk-aduk sistem komputer pesawat tanpa awak tersebut untuk mempelajari perincian misi pengintaian AS”.

Pengintaian oleh AS terhadap Iran melalui beragam cara dilaporkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Seorang ahli pertahanan AS  mengatakan kepada media transnasional bahwa ketika ia mengunjungi pusat komando di satu pangkalan militer AS di wilayah Teluk pada 2008, jelas bahwa instalasi itu menerima banyak masukan ifnormasi pengintaian elektronik dari dalam Iran.

Sebagian keterangan tersebut tampaknya dipancarkan dari pesawat yang terbang tinggi dan sebagian sensor elektronik yang entah bagaimana telah dipasang AS di daratan Iran, kata ahli itu.

Amerika Serikat tak memiliki kehadiran resmi di Iran, jadi sulit untuk memastikan apa yang terjadi di dalam perbatasan negara Persia tersebut.

Ledakan di Isfahan
Pada 28 November, beredar laporan yang saling bertolak-belakang mengenai Iran; apakah ledakan telah terjadi di Isfahan, yang juga menjadi lokasi instalasi-nuklir utamanya sekitar 340 kilometer di selatan Teheran, ibu kota Iran.

Presiden Institute for Science and International Security,David Albright  mengatakan kepada AFP belum lama ini bahwa ia telah mempelajari gambar mengenai daerah itu dan tak ada kerusakan yang dideteksi di lokasi nuklir Isfahan. Namun ia mengatakan, “Ada keterangan yang dapat dipercaya bahwa terjadi satu ledakan, tapi bukan di tempat nuklir.”
Menurut dia, ada teka-teki bahwa orang Iran dengan jelas mengatakan ledakan di satu gudang rudal dua pekan sebelumnya adalah kecelakaan, tapi tak memberi penjelasan serupa mengenai Isfahan. Albright menyatakan ia sedang berusaha memastikan apa yang terjadi.”
“Ledakan terjadi di Iran, dan Iran tak membuatnya jadi berita besar. Mereka menyebut itu sebagai kecelakaan atau mengatakan semuanya tak terjadi, dan oleh karena itu ada dugaan bahwa mungkin saja dinas intelijen sesungguhnya melancarkan sabotase,” kata Albright sebagaimana dikutip.

Dalam peristiwa 12 November, Iran menyatakan ledakan besar di satu pangkalan militer di sebelah barat Teheran menewaskan 17 anggota pasukan elit Korps Pengawal Revolusi Islam, termasuk kepada program rudalnya, dalam satu kecelakaan saat senjata sedang dipindahkan.

Ketika beredar kabar bahwa peristiwa tersebut tampaknya ditujukan terhadap program nuklir Iran, banyak ahli seringkali mempertanyakan apakah agen dinas intelijen AS dan Israel melancarkan kegiatan.

Iran juga diduga melancarkan operasi rahasia terhadap Barat. Baru-baru ini, Amerika Serikat menangkap seorang lelaki yang dituduh terlibat dalam satu rencana oleh agen Iran untuk membunuh duta besar Arab Saudi di Washington.

Pemerintah AS juga menuduh Iran mempersenjatai dan mendanai anggota milisi Irak yang bertanggung jawab menyerang tentara Amerika di Irak.

Para pejabat AS tampaknya tak peduli dengan kecelakaan pada program rudal dan nuklir Iran yang meliputi virus komputer Stuxnet, yang menyerang mesin sentrifugal di lokasi nuklir Natanz.

“Apakah itu gara-gara kesulitan teknis, ketidakmampuan, atau alasan lain, kemunduran pada kegiatan Iran disambut baik,” kata seorang pejabat AS yang tak ingin disebutkan jatidirinya sebagaimana dikutip kantor berita trans-nasional.

Mesti minta maaf
Sementara itu, Presiden AS Barack Obama dipandang mesti meminta maaf karena mengirim pesawat mata-mata ke wilayah Iran dan bukan memintanya dikembalikan setelah pesawat tersebut dijatuhkan oleh para ahli Iran.

Dalam satu taklimat baru-baru ini, Obama mengatakan, “Kami telah meminta pesawat itu dikembalikan. Kami akan melihat bagaimana para pejabat Iran menanggapinya.” Sementara itu, para pejabat Iran sudah mengatakan mereka takkan mengembalikan pesawat tanpa awak tersebut.

“Tampaknya Obama telah lupa bahwa wilayah udara kami telah dilanggar, operasi mata-mata dilakukan dan hukum internasional diinjak-injak,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast pada suatu taklimat sebagaimana dilaporkan Reuters awal Desember.

“Bukannya minta maaf secara resmi karena pelanggaran yang telah mereka lakukan, ia malah mengajukan tuntutan semacam itu. Amerika harus tahu bahwa pelanggaran terhadap wilayah udara Iran dapat membahayakan keamanan dan perdamaian dunia,” katanya.

Menteri Pertahanan Iran, Ahmad Vahidi mengatakan kepada kantor berita IRNA, “Pesawat tanpa awak AS menjadi properti Republik Islam Iran. Teheran akan memutuskan apa yang ingin dilakukannya mengenai ini.”
Sementara itu parlemen Iran mengeluarkan resolusi yang menyebut penyusupan pesawat tanpa awak tersebut sebagai bukti terorisme internasional dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional oleh agresor Amerika.
Iran sudah menyampaikan keluhan atau keberatan ke Dewan Keamanan PBB mengenai penyusupan tersebut, dan menyerukan tindakan guna mengakhiri aksi berbahaya yang melanggar hukum itu.

Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO (ISAF) di Afghanistan mulanya menyatakan pesawat tersebut “mungkin adalah pesawat pengingtai tanpa senjata milik AS yang hilang selama satu misi di wilayah udara Afghanistan barat”.

Tapi seseorang yang mengetahui situasi itu telah mengatakan kepada Reuters di Washingtonbahwa  pesawat tersebut sedang melakukan misi pengintaian di wilayah udara Iran.

Masalah pesawat tanpa awak hanyalah peristiwa paling akhir yang menambah ketegangan antara Iran dan Barat, khususnya Amerika Serikat, yang menuduh Republik Islam itu “berusaha mengembangkan senjata nuklir”, tuduhan yang telah berulangkali dibantah oleh Teheran.

Pada Desember, pengadilan Iran telah mengajukan dakwaan terhadap 15 orang yang tak disebutkan jatidiri mereka dan ditahan karena dicurigai melakukan kegiatan mata-mata buat Amerika Serikat dan Israel, demikan laporan kantor berita resmi Iran, IRNA.

Iran pada Mei menyatakan Republik Islam tersebut telah menangkap 30 orang yang dikatakannya melakukan kegiatan mata-mata buat Amerika Serikat. Orang yang melakukan kegiatan mata-mata di Iran dapat diganjar hukuman mati.

Sementara itu pada 29 November, sebagai reaksi atas diperketatnya sanksi ekonomi terhadap Iran, kaum muda yang berhaluan keras di Iran menyerbu Kedutaan Besar Inggris di Teheran. Akibatnya ialah London menarik semua stafnya dan menutup misinya tersebut.

Di Amerika, para calon presiden dari partai Republik telah meningkatkan retorika mengenai kemungkinan serangan militer terhadap Iran, tindakan yang dikatakan Israel mungkin dilancarkannya sebagai “pilihan terakhir” guna menghentikan Iran membuat bom nuklir.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran, Ramin Mehmanparast, mengatakan, “Lebih baik mereka tak menggunakan istilah seperti ‘semua pilihan ada di meja’.” Ia merujuk kepada ungkapan yang seringkali digunakan oleh para pemimpin AS dan Israel mengenai pilihan militer.

“Ungkapan itu sudah terlalu sering digunakan sehingga jadi membosankan,” katanya.

Tindakan Moskow tersebut dipandang sebagai langkah pragmatis oleh satu negara yang kian terkucil dalam mendukung pemimpin yang dikecam banyak pihak.

Baru sekitar dua bulan sebelumnya –pada Oktober– Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi pengesahan resolusi yang dirancang Barat yang akan mengutuk pemerintah Suriah. Alasannya ialah rancangan tersebut cuma sepihak.

Dua hari setelah Rusia melontarkan usulnya, Liga Arab, pada  Sabtu (17/12), mengancam akan membawa Suriah ke PBB sehubungan dengan penindasan mematikannya atas pembangkang tapi seorang penengah Irak mengatakan, ia mengadakan pembicaraan “positif” di Suriah dengan tujuan meredam krisis sembilan bulan.

Pemerintah Presiden Bashar al-Assad memang sudah menghadapi jepitan yang kian kuat sehubungan dengan dugaan caranya menangani pengunjuk-rasa.

Sudah lebih dari dua bulan oposisi Suriah meminta agar mereka dipersenjatai dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) turun-tangan seperti yang dilakukannya di Libya.

Kubu garis keras di Washington seperti mantan calon presiden dan Senator AS John McCain telah menyerukan campur-tangan militer di Suriah. Tujuannya ialah untuk “melindungi warga sipil”, persis yang alasan yang melatar-belakangi campur-tangan di Libya sehingga menggulingkan Muamar Gaddafi dan belakangan mencoreng upaya tersebut dengan terbunuhnya mantan pemimpin Libya itu pada penghujung Oktober.

Namun sehubungan dengan minimnya penghargaan terhadap nyawa manusia dan keengganan untuk mematuhi hukum tatkala perang berkecamuk –seperti yang terjadi di Irak, Palestina, Lebanon, Afghanistan, Pakistan dan negara lain– apa sesungguhnya alasan di balik campur-tangan di Suriah?
Gerakan protes di Suriah berawal dari Daraa –yang dijuluki sebagai pusat protes anti-Bashar. Warga Daraa, yang dulu menjadi kantung pendukung bagi partai Baath –yang berkuasa di Suriah, menderita kekurangan air parah sehingga memicu proses besar-besaran terhadap pemerintah lokal dan pusat karena gagal menangani kekurangan air akut di wilayah itu.

Di situ lah sebenarnya alasan penting di balik dukungan, agitasi, dan permintaan untuk mempersenjatai warga Suriah yang menentang pemerintah oleh orang yang mensahkan “perang melawan umat manusia”.

Kini, krisis Suriah mulai dari masalah krisis air berkembang menjadi krisis politik, dan menarik perhatian pihak luar, terutama mereka yang “merasa berhak mengatur dan mencampuri urusan dalam negeri di negara lain”.

Pada pertengahan Desember, bahkan Rusia –yang biasanya membela Suriah– berubah haluan dan berpaling ke Dewan Keamanan PBB. Tindakan itu membuat Moskow kelihatan tak terlalu “bandel” tapi Rusia tetap tak kehilangan pijakan bagi penentangannya terhadap sanksi atau campur-tangan militer asing di Suriah.

Tindakan Rusia diikuti oleh Liga Arab. Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassem Ath-Thani memperingatkan Liga Arab akan membawa Suriah ke Dewan Keamanan PBB kalau negara Arab tersebut terus menolak untuk mengizinkan pengamat memasuki negeri itu guna memantau perlindungan bagi warga sipil.

Menteri luar negeri Arab dijadwalkan bertemu Rabu (21/12) di ibu kota Mesir, Kairo, guna membahas kemungkinan membawa rencana perdamaian Arab ke PBB, kata Ath-Thani pada akhir pertemuan di Doha, Qatar, mengenai krisis Suriah, sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (17/12).

Bagai gayung bersambut, negara Barat pada Jumat (16/12) serta-merta bereaksi dan menekan Rusia agar mengubah usul bagi resolusi Dewan Keamanan PBB guna mengutuk penindasan Suriah, sehingga menciptakan panggung bagi perundingan keras antar-negara besar di dunia.

Namun meskipun  Amerika Serikat dan negara Eropa di Dewan Keamanan telah menyatakan mereka mengingini pembicaraan, Prancis kembali menegaskan negara itu menganggap teks usul Rusia “sama sekali tak seimbang”.

Amerika Serikat juga telah mengisyaratkan Washington menghendaki perubahan bagi rancangan resolusi tersebut, yang secara mengejutkan diajukan Rusia pada Kamis.

Penindasan oleh pasukan keamanan Presiden Suriah Bashar al-Assad terhadap pemrotes oposisi, menurut PBB, telah menewaskan lebih dari 5.000 orang sejak pertengah Maret.

Dan negara Barat menganggap teks yang baru diusulkan Rusia tak cukup keras bagi pemerintah di Damaskus.

Dengan peningkatan korban jiwa di Suriah, Kremlin menghadapi tekanan makin kuat agar meninggalkan pemerintah yang telah memberi Moskow tempat berpijak yang paling kuat di Timur Tengah.
Rusia dianggap melakukan langkah kecil saja pada Kamis (15/12), dengan mengedarkan rancangan resolusi yang merujuk kepada “penggunaan kekuatan secara tak layak” oleh pemerintah Suriah dan mendesak mereka agar menghentikan “penindasan atas mereka yang melancarkan hak mereka”.

Singkatnya, sebagian pengulas mengatakan, Rusia memandang negara itu harus menjauhkan diri dari Bashar al-Assad di mata dunia.

Utusan Prancis di PBB Gerart Araud dilaporkan mengatakan teks Rusia tersebut “cuma manuver”. Rusia “memberi kesan negara itu melakukan gerakan saat mengajukan teks yang sama sekali tak seimbang dan kosong”, kata Araud sebagaimana dilaporkan AFP.

Sementara itu, redaktur jurnal Rusia Fyodor Lukyanov mengatakan kepada Reuters, “Rusia mengubah sikapnya sebab untuk sepenuhnya membela rejim Suriah tak mungkin dilakukan mengingat setiap orang menentangnya, termasuk praktis semua negara Arab.”
Yang jelas, kata Lukyanov, tujuannya ialah untuk memperlihatkan Rusia mendukung penyelesaian tapi bukan menjadi pelindung pemerintah Bashar. Rusia telah menampung kelompok oposisi Suriah dalam beberapa bulan belakangan tapi telah menolak permohonan mereka agar mendesak penggulingan Bashar.

Para diplomat Rusia telah berulangkali mengatakan penentang Bashar juga ikut bertanggung-jawab atas pertumpahan darah di negeri mereka.

Resolusi yang diusulkan tersebut dengan keras mengutuk kekerasan oleh “semua pihak, termasuk penggunakan kekuatan secara tak memadai oleh pemerintah Suriah”.

Usul itu, yang salinannya diperoleh oleh AFP, juga menyampaikan keprihatinan mengenai “pasokan senjata secara tidak sah kepada kelompok bersenjata di Suriah”.

Resolusi tersebut memiliki pendukung di Dewan Keamanan. Duta Besar India di PBB Hardeep Singh Puri diberitakan mengatakan itu “hanya lah jenis resolusi yang kami katakan kami akan dukung”. Tapi ia mengakui banyak negara telah mengusulkan perubahan.

Peningkatan tekanan

Negara Barat menyatakan rancangan Rusia sendiri melancarkan “upaya yang tak bisa diterima” untuk mengarahkan tudingan yang sama kepada pemerintah dan penentangnya.

Utusan AS dan Eropa telah berkeras bahwa penindasan oleh pasukan keamanan pemerintah dan serangan oposisi “tak bisa ditempatkan di posisi yang sama”.

Mereka menyatakan harus ada pengutukan yang lebih kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Bashar dan dukungan lebih kuat bagi aksi Liga Arab terhadap Suriah, termasuk semua sanksinya.

Namun semua negara Barat telah menekankan mereka “mengingini perundingan”.

Ada dugaan bahwa alasan utama Rusia mengajukan teks usulnya ialah laporan pada pekan kedua Desember oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB Navi Pillay, yang mengatakan jumlah korban jiwa selama sembilan bulan protes melebihi 5.000 dan aksi Suriah “dapat menjadi kejahatan terhadap umat manusia”.

Pada Jumat (16/12), 19 lagi warga sipil tewas di seluruh Suriah, kata para pegiat, di tengah pawai massal guna mengecam kegagalan Liga Arab untuk melakukan tindakan lebih keras.

Duta Besar untuk PBB Prancis Gerard Araud menduga Rusia telah merasakan tekanan masyarakat internasional, terutama setelah laporan mengejutkan Navi Pillay.

Untuk jangka panjang, Rusia dipandang menyelamatkan taruhannya dalam permainan yang hasilnya tidak jelas.

Suriah telah menjadi klien utama penjualan senjata Rusia dan tuan rumah bagi instalasi pemeliharaan Angkatan Laut Rusia di pantai Laut Tengah –pos terdepan langka bagi militer Moskow di luar negeri.

Bashar al-Assad telah menjadi sekutu paling dekat yang dimiliki Rusia di wilayah tempat satu tahun kerusuhan telah memukul upayanya untuk membangun pengaruh politik dan ekonomi.

Tetapi, pemulihan status quo pra-protes di Suriah, hasil terbaik bagi Rusia akan menjadi penyelesaian melalui perundingan, terutama jika Moskow dapat meraih nilai.

Itu akan menjadi kemenangan politik besar bagi Rusia di panggung dunia dan akan membantunya meraih pembelian di Suriah pada masa depan, sesuatu yang akan lepas dari genggaman jika penentang Bashar berjaya.

Namun Rusia juga diperkirakan akan bertahan menentang sanksi selama negara tersebut dapat melakukannya, strategi yang mungkin didukung oleh rancangan resolusi Dewan Keamanan.

Setiap gerakan pada masa depan tampaknya akan dilakukan secara bertahap sebab Kremlin khawatir perubahan tajam mengenai Suriah akan dipandang sebagai tanda kelemahan di wajah Barat. Kondisi itu tak bisa diterima sementara Perdana Menteri Vladimir Putin bersiap menghadapi pemilihan presiden pada Maret tahun depan.

Rusia menarik garis mengenai Suriah setelah menyuarkan kemarahan sehubungan dengan serangan udara NATO yang membantu gerilyawan Libya menggulingkan Muamar Gaddafi dan belakangan bahkan menewaskannya.

Moskow telah membiarkan operasi NATO ebrlangsung dengan abstein dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang mensahkannya. Tapi belakangan Rusia menuduh perhimpunan Barat terlalu melampaui mandatnya “untuk melinduni warga sipil”.

Putin mempersamakan resolusi itu dengan “seruan abad pertengahan bagi perang salib”, dan dalam satu acara tayang-bincang di televisi pada Kamis (15/12) ia sekali lagi menyerang Barat dalam kasus Libya. Ia menyatakan Gaddafi telah diburu hingga tewas oleh pesawat tanpa awak Amerika dan pasukan khusus NATO yang membela pemberontak.

Namun ia tak banyak bicara secara terbuka mengenai Suriah, sehingga membuka kemungkinan mengenai perkembangan sikap Rusia.

Untuk sekarang, mengusulkan resolusi, sekalipun usul yang dikatakan negara Barat memerlukan perubahan, memperkuat peran Rusia dalam perjuangan bagi dihasilkannya satu resolusi. Rancangan teks Rusia menyerukan penempatan pengamat berdasarkan rencana Liga Arab yang telah didukung oleh Moskow.

Dalam satu tanda bahwa Rusia mengingini pengaruh semacam itu, Moskow telah berulangkali menyatakan Rusia dan mitranya di BRICS –China, Brazil, India dan Afrika Selatan– juga bisa mengirim pemantau jika diminta.

Meskipun demikian pintu harapan tak sepenuhnya tertutup bagi Suriah. Penasihat Keamanan Nasional Irak Falah al-Fayadh, Sabtu (17/12), mengatakan ia akan pergi ke markas Liga Arab di Kairo, Mesir, setelah mengadakan pembicaraan “positif” dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam upaya mengakhiri kebuntuan mengenai rencana perdamaian Liga Arab.

Gagasan tersebut bertujuan membuka dialog antara oposisi dan pemerintah Suriah guna mencapai hasil yang memuaskan kedua pihak, kata Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, Kamis (15/12), kepada AFP.

Tapi mereka mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata itu tanpa bisa membebaskan diri dari dampak yang mereka pandang sebagai pendudukan AS atas negara mereka.

“Baiklah, kami memiliki demokrasi. Kami bisa bicara secara bebas tanpa rasa takut. Kami dapat berdemonstrasi dan memberi suara secara bebas. Semuanya tersedia, dan semuanya tak ada sebelum 2003,” kata mahasiswa yang bernama Hussain Ali (20), saat ia menunggu rambutnya dicukur. Ia merujuk kepada serbuan AS pada 2003, yang belakangan menggulingkan presiden Saddam Hussein.

Tapi ia balik bertanya mengapa tidak ditanyakan mengenai sisi lain sejarah kehadiran AS di Irak. “Mengapa kamu tidak menanyakan kejahatan mereka, kekejaman, rasa sakit dan kepedihan yang kami derita akibat kehadiran militer mereka di sini?” Ali mempertanyakan, sementara wajahnya berubah merah, demikian laporan Reuters.

Pada 9 April 2003, pasukan AS menggulingkan patung Saddam Hussein di Baghdad tengah, peristiwa yang menandai berakhirnya lebih dari 35 tahun kekuasaan tangan besi partai Baath, pimpinan Saddam. Presiden AS saat itu, George W. Bush, mengatakan Irak “bisa menjadi contoh demokrasi di Timur Tengah”.

Sebelumnya ia mensahkan serbuan ke Irak dengan alasan “Saddam memiliki senjata pemusnah massal” –tudingan yang tak pernah terbukti hingga sekarang, bertahun-tahun setelah Bush tak lagi menduduki tampuk pemerintahan AS. Selain itu, Bush juga menyatakan tentara “AS datang sebagai pembebas”.

Tapi rakyat Irak, yang menyambut peristiwa tersebut dan memimpikan masa depan yang lebih baik, dipaksa menelan pil pahit kekecewaan sebab negara mereka malah terperosok ke dalam perang bergelimang darah antar-aliran sehingga menewaskan ribuan orang.

Padahal selama kekuasaan Saddam, yang katanya bertangan besi, peristiwa semacam itu tak pernah terjadi. Tentara pemerintah memang pernah bentrok dengan kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah, tapi bentrokan bukan terjadi di antara rakyat sendiri.

Banyak warga Irak, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah pemerintahan Saddam, sekarang dilaporkan tak pernah bisa melupakan skandal pelecehan tahanan di Abu Ghraib oleh tentara Amerika, dan apa yang mereka sebut penyelewengan kekuasaan oleh tentara AS.

Sejak agresi tentara AS, rakyat Irak memang telah memiliki wakil di parlemen dan dewan provinsi melalui serangkaian pemilihan umum yang dipandang banyak pihak sebagai “bebas dan adil”.

Surat kabar dan kantor berita dilaporkan telah didirikan. Saluran baru televisi mengudara. Organisasi non-pemerintah dan partai politik baru juga telah dibentuk.

Tapi apakah semua itu menghadirkan ketenangan, kedamaian, keamanan dan kenyamanan?
Kini sembilan tahun setelah serbuan, kehadiran militer AS mendekati ujungnya, pada akhir 2011. Sisa 24.000 prajurit Amerika dijadwalkan meninggalkan Negeri 1001 Malam tersebut sebelum 31 Desember.

Namun semua partai politik diberitakan terlibat pertikaian, perpecahan antar-aliran agama merebak luas, penganut Sunni dan anggota milisi Syiah mengancam kestabilan lewat sejumlah serangan setiap bulan. Selain itu, banyak orang tak memiliki kepastian bahwa model demokrasi Irak saat ini lah yang mereka perlukan dan inginkan.

“Kami memang terbebas dari Saddam, tapi masalah yang kami hadapi sekarang sangat banyak,” kata teman Ali, Hamza Jabbar (23), mantan penjaga keamanan yang kini menganggur dan sedang duduk di kios tukang potong rambut, sebagaimana dikutip.

Ratusan ribu orang Irak kehilangan pekerjaan. Angka pengangguran dilaporkan mencapai 15 persen, dan 28 persen lagi warga Irak hanya memiliki pekerjaan paruh-waktu. Pemerintah menyatakan “hanya seperempat dari sebanyak 30 juta warga Irak hidup di bawah garis kemiskinan”.

Puluhan orang di Kota Sadr, Baghdad, diberitakan enggan mengakui pasukan AS telah menghadirkan demokrasi. Warga di wilayah tersebut mendukung Moqtada as-Sadr, tokoh aliran Syiah yang menjadi penentang kuat kehadiran tentara Amerika dan pengikutnya memerangi pasukan AS.

Rakyat Irak juga dilaporkan menyuarakan kekecewaan dengan penampilan para pemimpin mereka sendiri sejak 2003 dan kepedihan sehubungan dengan perebutan kekuasaan politik brutal yang merongrong negeri mereka.

Ada juga sih warga Irak yang mengakui bahwa “tentara Amerika membawa demokrasi ke Irak. Tapi para pemimpin Irak merusaknya. Mereka mengeksploitasinya buat keuntungan pribadi mereka”.

Namun di wilayah lain Baghdad, daerah Sunni –Adhamiya, puluhan warga dikatakan memiliki pandangan yang berbeda mengenai situasi di negeri mereka.

Pemeluk Sunni mendominasi Irak di bawah Saddam dan kini mereka secara politik disisihkan sejak serbuan –yang mendongkrak pengikut Syiah ke tampuk pemerintahan. Kaum Sunni adalah bagian dari koalisi rapuh yang memerintah Irak di bawah Perdana Menteri Syiah Nuri al-Maliki tapi banyak dari mereka menyatakan mereka tertindas di bawah pemerintah saat ini.

“Apakah kamu lihat tentara di pos pemeriksaan itu,” begitu pertanyaan dilontarkan pemilik toko Wael al-Khafaji (48) kepada Reuters. “Ia bisa melakukan apa saja yang ia mau kepada saya sekarang juga dan saya tak bisa berkata apa-apa. Ini kah demokrasi?”
“Demokrasi macam apa yang kamu tanyakan kepada saya, pada saat hak dasar saya sebagai manusia dicuri? Apakah ini apa yang orang Amerika maksud dengan demokrasi? Terkutuk!”
Hampir dua tahun setelah pemilihan umum nasional terakhir, kekecewaan masih menggelayuti warga sebab blok lintas-aliran pimpinan mantan perdana menteri Iyad Allawi –yang meraih kursi terbanyak dengan dukungan kuat dari kubu Sunni– tak mampu membentuk pemerintah.

Warga Irak –yang diilhami oleh aksi perlawanan “Arab Spring di Tunisia, Mesir dan negara lain Arab– telah berdemonstrasi tahun ini guna menentang korupsi dan layanan dasar yang buruk serta bagi perubahan politik. Tapi ketika ditanya apakah Irak memerlukan “Arab Springnya” sendiri, banyak orang diberitakan menolak pendapat itu.

Sebabnya ialah ada kekhawatiran gagasan tersebut akan mengakibatkan pertumpahan darah lebih banyak dan rakyat Irak sudah muak dengan itu.

“Lihat lah rakyat di negara Arab Spring. Mereka saling serang sendiri,” begitu komentar Hussain Ali kepada Reuters.
Rakyat Irak, menurut dia, “bisa memberi suara dan membuat perubahan melalui pemungutan suara”.

Jika proses itu tak berhasil? Maka, kata Hussain Ali sebagaimana dikutip, “tak ada pilihan selain menggulingkan pemerintah dengan kekerasan”.

Senang
Sementara itu, banyak orang Irak memperlihatkan kesenangan mereka pada penghujung Oktober sehubungan dengan pengumuman Presiden AS Barack Obama bahwa pasukan AS akan pergi dari negara mereka paling lambat akhir 2011. Namun AFP memberitakan sebagian orang Irak juga berbicara tentang kekhawatiran bahwa penarikan tersebut dapat makin merusak kestabilan negara mereka.

Keputusan untuk menarik sisa tentara AS dari Irak diambil setelah hampir sembilan tahun perang, dan lebih dari 4.400 tentara AS dan ratusan ribu orang Irak tewas. Sebelumnya Baghdad dan Washington gagal menyepakati kekebalan bagi misi pelatihan setelah 2011.

Hari kepergian tentara Amerika dipandang sebagai saat bersejarah.

Kendati kebanyakan kegiatan dipusatkan pada pelatihan dan mempersenjatai timpalan mereka dari Irak, personel militer AS dipandang banyak orang sebagai kekuatan pendudukan, dan banyak orang Irak menyuarakan kegembiraan mereka sehubungan dengan kepergian mereka yang tinggal menghitung hari.

Pengumuman Obama juga dipandang sebagai kemenangan bagi perlawanan rakyat Irak dan semua orang yang dibebaskan setelah mereka menderita akibat kebijakan Amerika di Irak.

Tapi masalah bagi Irak ialah pemerintah dan politisi di negeri itu belum mampu bersatu dan bisa menghadapi campur-tangan negara regional.

Penarikan tentara AS juga diharapkan memberi kesempatan kepada “pasukan keamanan Irak untuk mandiri dan mengembangkan kemampuan mereka pada masa depan”.

Sebanyak 39.500 prajurit AS masih berada di 18 pangkalan di Irak, turun dari hampir 170.000 personel di 505 pangkalan. Semuanya direncanakan ditarik berdasarkan kesepakatan keamanan 2008.

Para pejabat Irak dan AS menilai bahwa meskipun pasukan keamanan dalam negeri mampu menangani keamanan dalam negeri, mereka belum bisa mempertahankan perbatasan negeri tersebut, wilayah udaranya atau wilayah perairannya.

Sementara itu, walaupun kerusuhan turun drastis dari puncaknya pada 2006 dan 2007 –ketika aksi perlawanan dan perang antaraliran berkecamuk– serangan masih sering terjadi. Sebanyak 185 orang tewas dalam kerusuhan pada November, demikian data resmi.

Kondisi politik juga masih buntu. Setelah pemilihan umum Maret 2010, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki belum mengangkat menteri pertahanan dan dalam negeri yang permanen.

Penarikan tentara Amerika memang dipandang sebagai langkah positif, tapi apakah Irak mampu mengambil-alih tugas keamanan dan melindungi wilayahnya dari serangan Al-Qaeda dan agresi kekuatan asing?
Masih banyak warga Irak dilaporkan menghawatirkan nasib demokrasi di negeri mereka.

Awal Desember 2011, Inggris mendesak negara lain Eropa agar mengucilkan Iran secara ekonomi saat menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul untuk menyepakati tindakan baru berskala luas terhadap Teheran karena keprihatinan baru mengenai program nuklirnya –yang dicurigai “bertujuan menghasilkan senjata nuklir”.

Masalah nuklir Iran telah membuat negara yang dipimpin oleh Presidan Mahmoud Ahmadinejad tersebut terus-menerus menghadapi kemelut dengan Barat, terutama dengan Amerika Serikat –yang pada 1950-an membantu Iran merintis energi nuklir.

Di Jazirah Arab, Presiden Suriah Bashar al-Assad –yang dilahirkan di Damaskus pada 11 September 1965 dan menjadi presiden Suriah pada 20 Juni 2000– sejak 26 Januari menghadapi protes yang menyerukan pembaruan politik dan penegakan kembali hak asasi manusia, serta diakhirinya keadaan darurat yang telah diberlakukan sejak 1963.

Akibat protes itu, terjadi lah bentrokan antara warga sipil dan militer dan, menurut PBB, peristiwa tersebut telah menewaskan 4.000 orang.

Apa yang menjadi masalah di kedua negara yang dipisahkan oleh Teluk tersebut menarik perhatian Barat –yang merasa “gatal tangan” untuk ikut campur.

Berterima kasih
Pada awal Desember, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyampaikan terima kasih kepada negara anggota Uni Eropa atas “dukungan simpatik” mereka setelah penyerbuan Kedutaan Besar Inggris di Teheran. Saat itu ia mengatakan, “Saya berharap kita hari ini menyepakati tindakan tambahan yang akan meningkatkan tekanan ekonomi atas Iran.”
Ia mengusulkan “tekanan ekonomi sah dan damai terutama ditujukan untuk meningkatkan pengucilan atas sektor keuangan Iran”.

Tekanan bertambah kuat atas Teheran setelah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran “mungkin sedang berusaha membuat senjata nuklir”. Laporan tersebut tentu saja memicu beragam reaksi termasuk kemungkinan itu dijadikan dalih untuk memerangi negara Persia tersebut dan membuat tekad Israel makin bulat untuk melancarkan serangan.

Laporan 25 halaman IAEA pada Selasa (8/11), yang dibuat selama satu dasawarsa, menambah kuat keyakinan semua musuh Iran. Badan pengawas atom PBB tersebut menyatakan ada bukti yang dapat dipercaya bahwa “Iran telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir” setidaknya sampai akhir 2003.
Iran dengan tegas telah berkeras ambisi nuklir negara Persia itu semata-mata bertujuan menghasilkan energi, dan mereka tak memiliki rencana memperkaya uranium untuk membuat senjata nuklir. Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutu tereratnya –negara Yahudi– malah berpendapat sebaliknya.

Dan Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwell, yang mendukung tindakan untuk memperketat pengucilan ekonomi atas Iran, mengatakan tujuan tindakan itu harus bisa “mengeringkan sumber keuangan Iran”.

Para menteri Eropa tersebut, menurut laporan media internasional, berharap bisa membekukan aset Iran dan melarang sebanyak 143 pengusaha serta 37 orang lagi untuk melakukan perjalanan.

Tindakan itu akan ditujukan kepada “mereka yang memiliki kaitan dengan atau memberi dukungan bagi kegiatan sensitif penyebaran nuklir Iran”.

Kebanyakan masyarakat internasional khawatir program nuklir Iran adalah “kedok bagi upaya untuk memiliki kemampuan senjata nuklir”, kendati Teheran telah berulangkali membantahnya dan menyatakan program tersebut semata-mata berujuan medis dan menghasilkan energi sipil damai.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton –yang memimpin pembicaraan global dengan Iran mengenai masalah nuklir yang sensitif– mengatakan ia masih menunggu surat dari pihak Iran setelah ia menawarkan untuk melanjutkan perundingan.

Saat mendesak 27 negara Uni Eropa agar memperketat sanksi setelah serangan terhadap Kedutaan Besar Inggris, Ashton menyatakan sudah tiba waktunya “untuk memperlihatkan secara jelas kepada Iran bahwa kita sangat serius”.

Namun Eropa masih terpecah mengenai perluasan daftar hitam bagi pembekuan aset bank sentral dan sektor perminyakan di negara Persia itu.

Inggris, Jerman dan Prancis serta Swedia mendukung larangan pembelian minyak dari Iran, tapi Spanyol, Yunani dan Italia sangat tergantung atas sumber daya alam tersebut, “sehingga takkan ada sanksi yang diumumkan atas sektor perminyakan pada Kamis (1/12)”.

Meskipun William Hague merasa “yakin akan ada pembahasan mengenai sanksi minyak. Saya kira akan ada beragam pandangan, saya tak tahu apa hasil dari apa yang akan terjadi”.

Hague menyampaikan kembali pengutukan Inggris dan menyambut baik tindakan Prancis, Jerman serta Belanda untuk menarik duta besar mereka dari Iran.

Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt menyatakan negaranya “tekejut dan khawatir” oleh kejadian itu, yang menjadi tanda “sangat mengkhawatirkan” mengenai kekuatan politik tertentu di Teheran.

Bildt juga menyatakan ia akan mendukung embargo minyak mentah Iran, yang pada 2010 berjumlah 5,8 persen dari total import Uni Eroap, sehingga negara tersebut menjadi pemasok kelima saat itu setelah Rusia, Norwegia, Libya dan Arab Saudi.

Namun peningkatan tekanan hanya akan menambah kuat penentangan dari dalam negeri bagi Iran untuk memasuki dialog atau mundur dari posisinya, sebab itu akan memperlihatkan kelemahan yang mereka percaya dapat dimanfaatkan oleh barat.

Pergolakan politik menimbulkan kondisi yang “praktis tak mungkin” bagi para pemimpin Iran untuk memperlihatkan keluwesan sebab mereka menghadapi risiko diserang oleh pesaing mereka di dalam negeri.

Kondisi tersebut juga memicu spekulasi baru bahwa negara Yahudi –yang memandang program nuklir Iran sebagai ancaman kuat– mungkin melancarkan serangan “pre-emptive” terhadap lokasi nuklir Iran.

Tapi Iran dapat mengandalkan dukungan dari Rusia dan China, yang menentang sanksi lebih lanjut terhadap negara yang memiliki hubungan komersial kuat dengan mereka.

Suriah
Sementara itu sanksi ekonomi yang dijatuhkan Liga Arab atas Suriah merupakan upaya untuk meningkatkan tekanan atas pemerintah, tapi kekhawatiran meningkat bahwa dampaknya akan membahayakan kepentingan negara lain sama seperti yang dihadapi Suriah.

Menurut ahli ekonomi dan pejabat Suriah, yang dilaporkan media internasional, sanksi itu akan memiliki dampak kecil pada ekonomi Suriah –yang mampu mencukupi dirinya sendiri– tapi akan memberi peluang bagi peningkatan daya tahan diri kepada kaum industrialis di Suriah.

Wakil Menteri Perhubungan Suriah Mahmoud Zanboua mengatakan kepada Xinhua bahwa sanksi atas impor Suriah akan mendorong produksi lokal sebab produksi lokal akan menikmati pasan eksklusif tanpa persaingan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jordani Mohammed Kayed belum lama ini menyatakan negaranya akan sangat terpengaruh oleh sanksi terhadap Suriah dan telah meminta Liga Arab agar mengeluarkan sektor perdagangan dan penerbangan dari sanksi tersebut.

Menurut Menteri Perdagangan dan Perindustrian Jordania Sami Qammo, volume perdagangan Jordania dengan Suriah sejak 2000 telah meningkat jadi tujuh miliar dolar AS, termasuk dua miliar dolar AS dari ekspor ke Suriah dan lima miliar dolar AS impor dari Suriah.

Sementara itu Turki, tetangga Suriah di utara dan salah satu pendukung kuat sanksi atas Damaskus, akan menjadi satu-satunya pihak yang kalah setelah Suriah membatalkan kesepakatan zona perdagangan bebas antara kedua negara, kata Hamdi al-Abdallah, seorang pengulas ekomoni sebagaimana dikutip Xinhua.
Pemerintah Suriah, Ahad (4/12), mengumumkan Damaskus telah memutuskan untuk membekukan kesepakatan zona perdagangan bebas sebagai pembalasan atas sanksi ekonomi Turki baru-baru ini.

Banyak pengusaha Suriah gembira dengan keputusan itu, dan menyatakan kesepakatan tersebut dirancang oleh pemerintah lama Suriah “untuk kelas borjuis yang berusaha menggolkan sasarannya dengan mengorbankan masyarakat miskin dan bawah”.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, Selasa (6/12), melaporkan volume perdagangan Suriah dengan Turki melonjak dari 400 juta dolar pada 2004 jadi 2,2 miliar dolar AS pada 2010, dan Turki menerima sebanyak 70 persen dari hasil itu.
Lebanon dan Irak –dua mitra besar lain perdagangan Suriah– telah lebih berhati-hati mengenai dampak sanksi atas ekonomi mereka. Kedua negara tersebut tak memberi suara yang mendukung sanksi selama pertemuan Liga Arab satu pekan sebelumnya.

Volume perdagangan antara Suriah dan Irak berjumlah dua miliar dolar AS pada 2010 dan diperkirakan mencapai tiga miliar dolar AS sampai akhir 2011, dan sebanyak sepertiga ekspor Suriah mengalir ke Irak, kata SANA.

Lebanon menyatakan negara itu tak bisa ikut dalam rejim sanksi terhadap Suriah, sebab Damaskus adalah satu-satunya jalan darat menuju negara Teluk bagi Lebanon.

Menteri Ekonomi Suriah Mohammad Nidal ash-Shaar mengatakan sehari setelah Liga Arab menyetujui sanksi bahwa tindakan Liga Arab tersebut adalah preseden berbahaya yang akhirnya akan memiliki dampak besar terhadap warga negara Suriah. Perhimpunan regional itu pada Ahad 27 November 2011 menjatuhkan sanksi eknomi baru atas Suriah.

Namun “kami akan mengandalkan sumber daya ekonomi kami dan memperkuatnya”, kata Menteri Ekonomi Suriah tersebut.
Liga Arab juga mengincar 17 tokoh senior Suriah sebagai sasaran sanksinya, termasuk saudara laki-laki Presiden Suriah Bashar al-Assad –Maher al-Assad, beberapa menteri dan jutawan telekomunikasi Rami Makhluf, yang juga adalah sepupu Bashar.

Dalam tindakan yang tak pernah dilakukan sebelumnya, blok pan-Arab tersebut pada Ahad (27/11) mensahkan rancangan sanksi terhadap Suriah guna menekan Damaskus agar mengakhiri penindasan mematikannya terhadap pemrotes.

Sanksi itu juga meliputi pembekuan aset pemerintah, pembekuan kerja sama dengan bank sentral Suriah dan penghentian pendanaan berbagai proyek di negeri tersebut.

Satu konferensi besar internasional dijadwalkan digelar pada Senin (5/11) di Jerman, dalam upaya merancang jalan bagi Afghanistan setelah tentara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ditarik dari negara yang diporak-porandakan pertempuran tersebut pada 2014.

Tapi boikot oleh Pakistan telah menjadi pukulan keras terhadap harapan bagi dirancangnya peta jalan perdamaian di negara yang pernah menampung pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden.

Empat hari sebelum pertemuan dimulai Islamabad, yang kesal akibat serangan NATO yang menewaskan 24 prajuritnya pada Sabtu (26/11), mengancam takkan hadir.

Pemerintah Pakistan menyatakan Islamabad akan memboikot konferensi internasional mengenai Afghanistan, Senin, sehingga membuat keruh harapan untuk bisa menstabilkan Afghanistan.

Pertemuan itu dijadwalkan dihadiri 100 delegasi di Bonn, Jerman.

Jika Pakistan berpegang pada keputusan untuk menolak hadir, tindakan tersebut dipandang sebagai kemunduran bagi konferensi itu, begitu pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle setelah Islamabad menarik diri.

Seorang diplomat senior Barat bahkan menyebutnya “pukulan yang sangat keras”, terhadap pertemuan yang direncanakan diselenggarakan tepat 10 tahun setelah pertemuan penting serupa di kota yang sama guna mendirikan pemerintah sementara Afghanistan untuk mengganti rejim terguling Taliban.

Dan kini konferensi tersebut dikhawatirkan menjadi “dagelan”.
Seluruh keterlibatan masa depan oleh masyarakat internasional dilandasi atas harapan bahwa proses perdamaian antara pemerintah dan Afghanistan dan faksi santri Taliban akan bergulir. Dan … Pakistan menjadi pemain penting dalam proses itu, demikian komentar harian Jerman Diet Welt, yang dikutip AFP, Jumat (2/12).

Konferensi Bonn “akan berubah jadi dagelan”, tulis Financial Times Deutschland.

Media itu berpendapat jika boikot oleh Pakistan berlanjut, “maka konferensi tersebut benar-benar takkan berarti apa-apa dalam banyak masalah”.

Pertemuan Bonn 2011 dikhawatirkan memiliki nasib seperti konferensi lain yang tak membawa manfaat bagi Afghanistan.

Sementara itu para pejabat Jerman diberitakan masih berharap Islamabad akan mengirim wakil pada suatu tingkat jabatan, jika bukan mengirim Menteri Luar Negeri Hina Rabbani Khar.

Pakistan dipandang penting bagi prospek kestabilan di Afghanistan –yang terus-menerus dirongrong pertempuran setelah pasukan pimpinan AS menggulingkan Taliban, yang menjatuhkan pemerintah Mujahidin dan menampung pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden.

Pakistan dan Barat memiliki perspektif yang berbeda mengenai masa depan politik Afghanistan.

Pengulas politik di German Institute for International and Security Affairs, Christian Wagner, mengatakan meskipun Pakistan memandang Taliban sebagai “benteng” yang potensial guna menanggulangi pengaruh India dan nasionalisme Pashtun di Afghanistan, “masyarakat internasional berpegang pada prospek tatanan demokrasi”.

Peralihan menuju kedaulatan Afghanistan, upaya yang macet guna rujuk dengan Taliban dan keterlibatan internasional setelah 2014 diberitakan menempati posisi utama dalam agenda konferensi tersebut.

Daftar tamu dilaporkan meliputi Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Menteri Luar Negeri Zalmai Rassoul, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Pasukan tempur pimpinan NATO dijadwalkan keluar dari Afghanistan paling lambat pada penghujung 2014, ketika pemerintah Afghanistan direncanakan mengambil-alih tanggung jawab bagi keamanan.

Saat ini terdapat 140.000 prajurit internasional di negeri tersebut, kebanyakan dari Amerika Serikat, lalu diikuti oleh Inggris dan Jerman.

Militer AS

Amerika Serikat telah terlibat aktif secara militer di Afghanistan sejak 2001, ketika Washington memimpin agresi setelah serangan 11 September oleh Al-Qaeda di Amerika Serikat. Kelompok tersebut telah mendapat tempat perlindungan di Afghanistan dari Taliban, kelompok yang kelahirannya ikut dibidani oleh Amerika Serikat dan belakangan dijadikan momok oleh negara Adidaya itu. Taliban mengambil-alih kendali pada 1996, setelah bertahun-tahun perang saudara.

Serbuan 2001 mampu menggusur Al-Qaeda dan menggulingkan Taliban dari tampuk kekuasaan, tapi tak berhasil mengikis habis salah satu dari kedua kelompok gerilyawan tangguh tersebut. Sementara upaya militer Amerika beralih ke Irak pada 2003, Taliban –yang bersama Al-Qaeda berlindung di Pakistan– secara bertahap tapi pasti kembali muncul di Afghanistan. Kemunculan kembali faksi santri itu, sebagian, dipicu oleh ketidak-puasan di kalangan warga karena pemerintah Afghanistan lemah dan dilanda korupsi.

Presiden AS Barack Obama membuat Afghanistan menjadi pusat militer pemerintahnya; ia menarik tentara ke luar Irak dan menambah jumlah prajurit di Afghanistan hampir 50.000 personel. Ia menempatkan Jenderal David H. Petreaus, arsitek “penambahan” tentara 2007 di Irak, sebagai pemegang komando pasukan Amerika di Afghanistan. Langkah operasi tentara Amerika pun meningkat tajam, mula-mula di kubu Taliban di Afghanistan selatan.

Meskipun rencana awal menyerukan penarikan pasukan tempur Amerika dari Afghanistan dimulai pada musim panas 2011, pemerintah Obama semakin menekankan pendapat bahwa Amerika Serikat akan menempatkan pasukan di negeri itu sampai setidaknya akhir 2014. Washington berencana menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Afghanistan.

Namun antara pernyataan mengenai keberhasil taktis di lapangan dan strategi penyerahan kepada pasukan Afghanistan terdapat apa yang dikatakan seorang perwira militer sebagai “kondisi tak nyambung yang besar”.
Taliban dan kelompok yang memiliki hubungan erat dengannya masih memiliki pijakan yang sangat kuat; polisi dan militer Afghanistan tetap kekurangan energi dan tak mampu menanggulangi penyalah-gunaan obat-obatan; perbatasan negeri tersebut tetap keropos; Bank Kabul, yang memproses gaji pegawai pemerintah, dirongorng kecurangan, dan pemerintah Karzai, dipandang dari sudut mana pun, dianggap tetap lemah dan tak terpimpin baik.

Sementara itu perbatasan Pakistan tetap menjadi tempat berlindung bagi Taliban.

Taliban juga telah menemukan cara baru yang lebih canggih dalam menampilkan diri, dengan menggunakan taktik seperti mengendalikan penggunaan telefon genggam. Taliban juga melancarkan serangan yang lebih selektif dan lebih luwes dalam banyak masalah seperti pendidikan, bahkan saat para jenderal NATO memandang gerilyawan tersebut sebagai kekuatan yang kekuatannya berkurang dan tak mampu mempertahankan wilayah.

Para pejabat Amerika menunjukkan kecenderungan faksi tersebut untuk melancarkan serangan yang menarik perhatian besar guna mengimbangi kemerosotan dalam kemampuan mereka secara keseluruhan untuk menyerang pasukan koalisi di lapangan.

Pertanyaannya ialah apakah Taliban perlu menguasai wilayah seperti yang pernah mereka lakukan pada masa lalu guna mempengaruhi penduduk? Jawabannya tampaknya adalah “tidak”.
Satu laporan yang dikeluarkan oleh PBB pada Oktober 2011 memberi gambaran yang berisi noda mengenai pelecehan tahanan oleh tentara pemerintah Afghanistan saat pasukan asing pimpinan Amerika di negeri itu bermaksud mengurangi kehadiran mereka setelah satu dasawarsa terlibat perang di Afghanistan. Pelecehan tersebut terungkap bahkan saat para pelatih militer Amerika dan Barat telah bekerja-sama secara erat dengan kementerian yang mengawasi instalasi tahanan dan mendanai operasi mereka.

Secara ekonomis, laporan yang dikeluarkan pada November 2011 oleh Bank Dunia meramalkan Afghanistan akan menderita resesi pada 2014, setelah tentara asing pergi dan bantuan berkurang. Jika situasi keamanan bertambah parah, negeri tersebut dikhawatirkan menghadapi keambrukan ekonomi total.

Ketergantungan negara itu pada bantuan; lebih dari 90 persen dari 17,1 miliar dolar anggaran nasionalnya berasal dari bantuan asing, sehingga negara tersebut bersama Jalur Gaza, Tepi Barat Sungai Jordan dan Liberia berada di dalam satu kelompok sebagai tempat yang paling mengandalkan bantuan asing di dunia, kata Bank Dunia.
Laporan Bank Dunia itu mengumandangkan laporan pada Juni 2011 oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, yang mempertanyakan asumsi bahwa bantuan yang berlimpah dan penghasilan yang lebih tinggi bagi warga lokal Afghanistan akan meningkatkan keamanan, bagian utama strategi kontra-perlawanan oleh Amerika Serikat. Kedua laporan tersebut mencuatkan kemungkinan bahwa uang bantuan cuma menimbulkan sedikit sentakan ekonomi yang berlangsung untuk sementara.

Secara resmi negara itu bernama Republik Islam Afghanistan dan tak pernah menikmati perdamaian sejak 1979, ketika bekas Uni Sovyet melancarkan serbuan. Sekarang, negara tersebut menjadi pusat ajang pergolakan militer bagi Amerika Serikat, saat pasukan AS berusaha membantu pemerintah yang lemah memadamkan perlawanan yang gigih.

Lokasi Afghanistan yang strategis, di persimpangan Asia Tengah, sub-benua India dan Timur Tengah, telah lama membuatnya memainkan peran penting di wilayah itu. Wilayahnya, yang terjal, dan penduduknya telah berabad-abad menghalangi kaum pendatang yang ingin menaklukkannya. Negara dengan Kabul sebagai ibu kota tersebut memiliki sebanyak 34 juta warga.

Penghalang bagi perdamaian dan pembangunan dipandang sangat besar. PBB menyatakan jumlah korban di pihak sipil naik 15 persen pada semester pertama 2011 jadi 1.462 sementara militer setempat –yang memerlukan biaya lebih dari 11 miliar dolar pada tahun ini saja, masihg mengahdapi masalah besar termasuk buta huruf dan keprihatinan mengenai hak asasi manusia.

Sementara itu pemerintah pusat pimpinan Karzai dipandang lemah dan korup dan situasi keamanan yang berbahaya, termasuk perdagangan narkotika, telah merusak upaya untuk mengeksploitasi sumber daya mineral yang berlimpah dan membebaskan negeri tersebut dari bantuan asing.

Para pejabat Jerman telah menyatakan konferensi itu akan bertujuan meredakan kekhawatiran bahwa masyarakat internasional akan berpaling dari Afghanistan saat negara tersebut sementara terjadi kemerosotan ekonomi global.

Para peserta pertemuan dijawalkan menyusun dokumen akhir yang menjabarkan prinsip-prinsip bagi komitmen internasional buat negara itu, sementara wakil dari masyarakat sipil akan mengajukan permohonan atas nama rakyat Afghanistan.

Namun pemrotes telah berjanji akan menggelar aksi di luar gedung pertemuan dan mengatakan serangan NATO hanya mempertegas bencana yang telah diciptakan militer Barat di wilayah tersebut dalam 10 tahun belakangan.

Perkembangan

Pada Juni 2011, Presiden AS Barack Obama mengumumkan Amerika Serikat telah mencapai sebagian besar sasarannya di Afghanistan, dan menetapkan jadwal agresif bagi penarikan tentara AS paling lambat pada 2014.

Namun reaksi di lapangan beragam dan rumit. Mulanya, banyak orang di Kabul dilaporkan menyambuat baik pengumuman tersebut, termasuk Presiden Hamid Karzai –yang menggambarkan pengumumkan bahwa tentara Amerika akan pergi sebagai “saat kebahagiaan bagi Afghanistan”.

Saat waktu berlalu dan Taliban melanjut aksi beraninya, semangat yang ada berubah dingin. Di seluruh Afghanistan, dan terutama di wilayah selatan, pejabat lokal dan tetua suku diberitakan telah mempertanyakan kemampuan tentara Afghanistan untuk membela mereka dan telah mengatakan Taliban jauh dari kalah.

Pada November 2011, Karzai menyerukan pertemuan Loya Jirga, dewan agung tradisional yang terdiri atas para tetua dan pemimpin Afghanistan, dalam upaya meraih dukungan rakyat bagi kehadiran lama militer AS di Afghanistan. Lebih dari 2.000 peserta mendukung visi strategi Karzai bagi kehadiran tentara Amerika. namun persyaratan yang ia usulkan, termasuk diakhirinya penggeledahan dari rumah-ke-rumah dan serangan pada malam hari oleh pasukan Amerika dan desakan bahwa pemerintah Afghanistan menangani semua tahanan, tampaknya tak bisa diterima oleh para pejabat Amerika.

Masalah kedua yang dibahas oleh Loya Jirga, cara memulai kembali pembicaraan perdamaian dengan Taliban, tak terselesaikan.

Tiga dasawarsa lalu, Afghanistan adalah negara yang stabil, relatif makmur dan sekuler. Kerusuhan dan fanatisme yang telah mendominasi sejarahnya sejak itu berawal pada serbuan Uni Sovyet 1979 dan reaksi dari rakyat Afghanistan serta sekutu mereka –Amerika Serikat dan Pakistan.

Kini, setelah Tentara Merah ditarik, Osama bin Laden terusir dari sana dan bahkan dibunuh oleh Amerika Serikat di Abbottabad, Pakistan, dan Taliban tak mengendalikan pemerintah, perdamaian tak kunjung datang sementara aksi perlawanan tak pernah padam.

Hubungan kedua negara tersebut bergejolak ketika pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden dibunuh pasukan elit AS di Abbottabad, Pakistan, awal Mei, tanpa koordinasi dengan pasukan keamanan Pakistan.

Lalu muncul kemelut mengenai jaringan gerilyawan Haqqani di Afghanistan, yang diduga berkubu di Waziristan Selatan. Paling akhir NATO “menyiram minyak” ke dalam api tatkala aliansi Barat itu pada Sabtu (26/11) melancarkan serangan lintasperbatasan sehingga menewaskan 24 prajurit Pakistan.

Akibat serangan itu, pada Senin (28/11) Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gilani mengesampingkan “bisnis seperti biasa” dengan Amerika Serikat, sementara militer negeri tersebut mengancam akan membatasi kerja sama sehubungan dengan perang di Afghanistan.

Peristiwa akhir pekan di perbatasan Pakistan dengan Afghanistan telah menambah rumit upaya AS untuk meredakan krisis dalam hubungan dengan Islamabad dan menstabilkan wilayah itu sebelum pasukan tempur asing meninggalkan Afghanistan.

Meskipun serangan NATO telah mengalihkan perhatian dari apa yang dikatakan pengeritik sebagai “kegagalan Islamabad untuk memburu gerilyawan garis keras”, komentar Gilani mencerminkan kemarahan militer dan pemerintah Pakistan, dan tekanan yang mereka hadapi dari rakyat mereka sendiri.

Menurut Gilani, orang tak bisa menang dalam perang tanpa dukungan rakyat.

Hubungan dengan AS, kata Gilani sebagaimana dikutip media internasional, hanya akan berlanjut kalau dilandasi oleh “kepentingan bersama dan saling menghormati”. Komentar perdana menteri Pakistan itu menjadi puncak tekanan dari militer Pakistan –yang sudah mengancam akan mengurangi kerja sama dalam upaya perdamaian di Afghanistan.

Pakistan disebut-sebut “memiliki sejarah hubungan panjang” dengan kelompok gerilyawan di Afghanistan, jadi negara itu memiliki posisi unik dalam upaya untuk mewujudkan penyelesaian perdamaian, kebijakan utama luar negeri dan sasaran keamanan bagi pemerintah Obama.

Washington percaya Islamabad dapat memainkan peran penting dalam upaya meredam Afghanistan sebelum semua tentara tempur NATO ditarik pada 2014 dan AS tak bisa membiarkan sekutunya menjauhkan diri.

Meskipun begitu, seorang politikus Republik di Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, Ahad (27/11), menyatakan AS mesti “mempertimbangkan aksi militer terhadap Pakistan, jika Islamabad terus “mendukung serangan teror” terhadap tentara Amerika di Afghanistan”.

Politikus AS tersebut –Senator Lindsey Graham– mengatakan kepada “Fox News Sunday”, bahwa negara berdaulat Pakistan “terlibat dalam aksi bermusuhan terhadap Amerika Serikat dan sekutu mereka di Afghanistan dan itu harus dihentikan”.

Loh, kok Pakistan yang dikatakan “melakukan aksi bermusuhan dengan AS”? Selama ini justru Amerika Serikat lah yang mengacak-acak negara Asia Selatan itu; Serangan pesawat tanpa awak ke Waziristan Selatan sudah jadi praktek umum, pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden dibunuh pada Mei di wilayah Pakistan tanpa koordinasi dengan tuan rumah, dan kelompok Haqqani — yang juga lahir lewat tangan Amerika Serikat– kini “bermukim” dan menjadi masalah di Pakistan.

Tapi Lindsey Graham berpendapat jika AS mau “mengendalikan reaksinya”, ia “yakin akan ada dukungan kuat di Kongres untuk itu”.

Ketegangan Hubungan
Dalam membina hubungan antarnegara ada hukum yang dikatakan, “Di dunia tidak ada yang abadi, yang abadi adalah kepentingan nasional sebuah negara.” Kalimat itu mengandung arti, “satu negara tak perlu terlalu bersandar dan percaya pada negara lain, karena masing-masing akan berpegang pada kepentingannya. Begitu kepentingannya berbeda, keduanya bisa berseteru, bahkan bisa menjadi musuh”.

Itu lah yang kini tampaknya terjadi kini Amerika Serikat dan Pakistan. Hubungan yang begitu “mesra” dalam menangani ancaman teror Al-Qaeda mulai terganggu sejak dilancarkannya operasi penyergapan terhadap Osama bin Laden oleh personel Navy SEAL AS pada Mei 2011 di kota garnisun Abbottabat, Pakistan.

Operasi yang dikendalikan oleh CIA tersebut adalah operasi yang berdiri sendiri, tanpa melibatkan dinas intelijen Pakistan, ISI (Inter Services Intelligence).

ISI adalah badan intelijen utama militer Pakistan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengoperasikan kegiatan spionase ketiga Angkatan Bersenjata dalam memberikan penilaian keamanan nasional kepada pemerintahnya.

Pakistan tentu saja merasa tersinggung karena tidak dilibatkan dan bahkan tidak diberi tahu mengenai pelaksanaan operasi gelap CIA itu. Bagi CIA, operasi penyergapan tersebut “merupakan pertaruhan pemerintah AS dalam mengejar Osama sejak terjadinya pemboman di AS 2001″.

AS lagi-lagi dinilai menyinggung Pakistan, tatkala Kepala Staf Gabungan AS Laksamana Mike Mullen belum lama ini mengatakan ISI “telah memberikan dukungan kepada kelompok yang melakukan serangan terhadap sasaran AS di Kabul”, jaringan Haqqani.

Kelompok Haqqani telah menyerang Kedutaan Besar AS di Kabul,  Afghanistan pada 13-14 September. Aksi 20 jam oleh para penyerang itu dilakukan oleh 11 orang lewat serangan dari gedung 12 tingkat di depan Kedubes AS. Mereka menyerang bagian dalam kedubes tersebut dengan enam tembakan roket.

Penyerang juga telah membunuh 16 warga Afghanistan, lima polisi dan 11 warga sipil, sebagian besar anak-anak. Tidak ada staf Kedutaan AS atau NATO yang terluka.

Semua penyerang termasuk empat pembom bunuh diri tewas stelah diserbu pasukan Afghanistan dan Barat.

Taliban memang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, tapi pejabat intelijen AS mengatakan “sangat mungkin jaringan Haqqani lah yang melakukannya”.

Jaringan Haqqani kini dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap kestabilan Afghanistan. Haqqani diketahui bermarkas di daerah yang tanpa hukum di perbatasan Pakistan.

AS menyatakan bahwa semua serangan Taliban dilakukan oleh anggota Haqqani, termasuk serangan bom truk di Provinsi Wardak, sehingga melukai 77 anggota militer AS.

Jaringan Haqqani beraksi sebagai perpanjangan tangan badan intelijen Pakistan, kata Mike Mullen di hadapan sebuah panel Senat sebagaimana dilaporkan.

Pernyataan Laksamana Mike Mullen itu ditanggapi oleh Menteri Luar negeri Pakistan, Hina Rabbani Khar –yang mengatakan pernyataan tersebut akan membahayakan hubungan dengan Pakistan dan akan ada risikonya dengan tebusan tersendiri.

“Apa pun yang  dikatakan oleh sekutu kepada publik, tentang tuduhan itu, tujuannya ialah untuk mempermalukan dan tidak dapat diterima,” tegas Khar.

Peluang
Belum lagi kemelut itu reda, Pakistan kembali dibuat berang oleh serangan NATO terhadap pos terdepan militernya di dekat perbatasan dengan Afghanistan.

Peristiwa tersebut, yang menurut NATO dan AS, tentu saja “tak disengaja” memberi militer Pakistan kesempatan langka untuk menekan tetangganya, Afghanistan.

Serangan NATO itu dipandang sebagai provokasi paling akhir oleh Amerika Serikat, yang sudah membuat geram dan malu militer Pakistan melalui aksi militer pada Mei terhadap Osama bin Laden.

Keadaan yang dipicu oleh serangan itu diperkirakan membuat Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Ashfaq Pervez Kayani dan pemerintah sipil “bermain keras” terhadap Amerika Serikat.

Militer Pakistan jelas sangat marah dengan peristiwa tersebut dan pemimpinnya menghadapi tekanan dari perwira menengah serta junior untuk bereaksi.

Tekanan itu bisa membuat militer meregangkan ototnya dalam tindakan diplomatik sementara Washington berencana menarik pasukan tempurnya dari Afghanistan pada 2014.

Pada Senin (28/11) juru bicara militer Pakistan diberitakan mengancam akan mengurangi secara drastis kerja sama dalam upaya perdamaian di Afghanistan. Kondisi tersebut bisa membuat rumit rencana Presiden AS Barack Obama untuk mewujudkan perdamaian di negara tetangga Pakistan itu.

Pakistan diduga bisa memanfaatkan peristiwa tersebut untuk memperoleh peran lebih besar dalam penyelesaian politik guna mengakhiri perang di Afghanistan.

Islamabad telah menunjukkan bahwa Pakistan “tak boleh dipandang ringan” dengan menutup saluran pasokan buat NATO di Afghanistan, sehingga puluhan truk logistik buat aliansi Barat itu tertahan di wilayah Pakistan.

Selain “menyiram bensin ke api”, aksi blunder NATO tersebut juga mengalihkan perhatian dari apa yang dikatakan pengeritik Pakistan sebagai “kegagalan Pakistan untuk memburu gerilyawan garis keras”.

Liga Arab, yang memiliki 22 anggota, mengadakan pertemuan darurat di ibu kota Mesir, Kairo, Sabtu (12/11), guna mempertimbangkan kemungkinan tindakan yang lebih keras terhadap pemerintah Suriah karena Damaskus diduga melanggar rencana yang dicapai antara kedua pihak guna menyelesaikan krisis berbulan-bulan di Suriah.

Suriah tampaknya kian terkucil, tapi masih memiliki dukungan Rusia –yang menyatakan Liga Arab “telah melakukan tindakan yang keliru” dan menuduh Barat menghasut para penentang Bashar.

Aksi perlawanan rakyat terhadap Bashar, yang diilhami oleh pemberontakan di tempat lain di dunia Arab, telah menjerumuskan Suriah ke dalam kekacauan dan merontokkan ekonominya, sebab kerusuhan membuat wisatawan dan penanam modal menjauh. Sementara itu, sanksi Barat telah melumpuhkan ekspor minyak Suriah.

Dalam keadaan semacam itu, Raja Jordania, Abdullah menambah berat beban dengan mengatakan Bashar mesti mundur demi negaranya.

“Saya percaya, seandainya saya menghadapi ini, saya akan mundur,” kata Raja Abdullah kepada BBC World News, dalam satu wawancara.

Menurut Raja Jordania tersebut, Bashar mesti memulai era baru dialog politik sebelum mundur guna memastikan perubahan status.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem sebagaimana dilaporkan media menyatakan keputusan Liga Arab, yang dijadwalkan mulai berlaku Rabu (16/11) adalah langkah yang sangat berbahaya pada saat Damaskus sedang melaksanakan kesepakatan guna mengakhiri kerusuhan dan memulai dialog dengan oposisi.

Dalam upaya menggugurkan penskoran atas dirinya, Suriah telah menyerukan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi darurat Liga Arab.

Liga Arab, yang belum menanggapi permintaan Suriah, berencana bertemu dengan kelompok oposisi Suriah pada Selasa (15/11). Tapi Sekretaris Jenderalnya Nabil al-Arabi sebelumnya mengatakan terlalu dini buat badan yang berpusat di ibu kota Mesir, Kairo tersebut, untuk mempertimbangkan pengakuan bagi oposisi Suriah sebagai lembaga sah negeri itu.

Al-Moualem diberitakan mengatakan Suriah telah menarik tentara dari daerah perkotaan, membebaskan tahanan dan menawarkan pengampunan kepada pemrotes bersenjata, berdasarkan gagasan yang disepakati dengan Liga Arab dua pekan sebelumnya.

Namun kerusuhan tak kunjung reda sejak itu, terutama di kota Homs di bagian tengah negeri tersebut, sehingga jumlah korban jiwa meningkat dalam delapan bulan kerusuhan jadi lebih dari 3.500, berdasarkan perhitungan PBB. Damaskus menyatakan gerombolan “teroris” bersenjata telah menewaskan 1.100 polisi dan prajurit militer.

Pasukan keamanan Suriah, Ahad (13/11), dilaporkan menembak hingga tewas delapan pemrotes di kota Hama.

Sementara itu al-Moualem menggambarkan dukungan Washington bagi tindakan Liga Arab sebagai hasutan, tapi ia menyampaikan keyakinan bahwa Rusia dan China akan terus menghalangi upaya Barat guna menggolkan tindakan Dewan Keamanan PBB, apalagi campur tangan asing.

Skenario di Libya takkan terulang di Libya, kata al-Moualem, yang menyatakan negara Barat dan Arab tahu mereka harus membayar harga militer yang lebih tinggi kalau mereka berhadapan dengan militer Suriah.

Keputusan Liga Arab untuk menskors Libya dan seruan bagi zona larangan terbang lah yang membantu membujuk Dewan Keamanan PBB untuk mensahkan serangan udara NATO guna melindungi warga sipil. Tindakan itu juga membantu gerilyawan yang belakangan menggulingkan dan membunuh Muamar Gaddafi.

Namun dalam kasus Suriah, Liga Arab tak menyerukan aksi militer, meskipun hukuman atas Suriah sangat membuat malu negara yang oleh para pemimpin partai Baath diagulkan sebagai “denyut nadi Arabisme”.

Suriah adalah salah satu pendiri Liga Arab, dan penskoran atas Damaskus tentu saja telah membuat warga Suriah marah. Mereka diberitakan menggelar demonstrasi pro-Bashar pada Ahad, dan stasiun televisi Suriah menayangkan gambar kerumunan orang sambil mengibarkan bendera dan poster Bashar di Damaskus, dan kota besar Latakia serta Tartous.

Massa juga menyerang kedutaan besar Arab Saudi, Turki dan Prancis di Suriah, setelah tindakan Liga Arab. Al-Moualem meminta ma’af atas penyerangan tersebut –yang telah menambah parah ketegangan hubungan antara Suriah dan mantan sahabatnya, Turki.

Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu, yang mengatakan Damaskus tak bisa dipercaya lagi, mengatakan, “Kami akan mengambil sikap paling keras terhadap serangan ini dan kami akan mendukung perjuangan sah rakyat Suriah.”
Turki, setelah lama bersahabat dengan Bashar al-Assad, telah kehilangan kesabaran terhadap kegagalan kegagalan tetangganya untuk menghentikan kerusuhan dan melaksanakan pembaruan yang dijanjikannya. Ankara sekarang menampung oposisi utama Suriah dan telah memberi suaka buat tentara Suriah yang membelot.

Prancis tak senang
Duta besar Suriah untuk Prancis dilaporkan dipanggil ke Kementerian Luar Negeri di Paris, Senin (14/11), setelah serangan pada akhir pekan sebelumnya terhadap misi diplomatik Prancis di Aleppo dan Latakia.

Prioritas Prancis ialah “menghentikan kerusuhan, melindungi warga sipil dan memungkinkan peralihan politik di Suriah”, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Bernard Valero sebagaimana diberitakan.

Uni Eropa sepakat untuk memperluas hukuman terhadap 18 orang  Suriah lagi yang berkaitan dengan penindasan terhadap pemrotes, tapi mengisyaratkan aksi militer Barat tampak takkan dilakukan.

Para menteri luar negeri Uni Eropa –yang meningkatkan tekanan dan bertemu di Brussels, Belgia– juga menyepakati rencana guna menghentikan Suriah mengakses dana dari Bank Penanaman Modal Eropa.

“Sangat penting di Uni Eropa bahwa kami mempertimbangkan tindakan lain guna menambah tekanan atas rejim (Bashar) al-Assad guna menghentikan kekerasan yang tak bisa diterima terhadap rakyat Suriah,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague kepada wartawan.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton juga menyatakan ia mengadakan kontak dengan Liga Arab guna merancang pendekatan terhadap Suriah, tapi badan 27-anggota tersebut tampaknya siap menentang campur-tangan militer.

Situasi di Suriah, menurut Menteri Luar Negeri Inggris, “berbeda dengan di Libya”. Tak ada resolusi Dewan Keamanan PBB dan situasi di Suriah jauh lebih rumit.

Eropa, Amerika dan negara tertentu Teluk mungkin memandang “permainan” di Suriah sebagai pengganti logis keberhasilan di Libya dalam merangkai paradigma budaya Barat. Namun dalam hal politik regional, Suriah memiliki nilai yang lebih strategis, dan ambruknya pemerintah Bashar akan melemahkan Iran. Iran telah menyatakan negara Persia tesebut akan menanggapi setiap campur-tangan dari luar dalam urusan di Suriah.

Oposisi Suriah telah meminta senjata dan campur-tangan NATO seperti yang dilakukan di LIbya, sementara tokoh beraliran keras di Washington seperti mantan calon presiden dan Senator AS John McCain telah menyerukan campur-tangan militer di Suriah “untuk melindungi warga sipil”
Gerakan protes di Suriah berawal di Daraa –yang dicap sebagai pusat protes anti-Bashar. Daraa, yang sejak dulu mendukung partai Baath –yang berkuasa di Suriah, menderita kekurangan pasokan air sehingga memicu protes besar terhadap pemerintah lokal dan pusat karena kegagalan untuk menangani kekurangan air akut di wilayah itu.
Masalah yang dihadapi bukan cuma protes saat ini, tapi apa yang pernah dilakukan negara tersebut di Lebanon juga masih meninggalkan “residu”. Dan Amerika Serikat tampaknya menyiapkan langkah berikut berupa mensahkan dan menerapkan Syrian Accountability Act dan Lebanon Sovereignty Restoration Act –yang selain tambahan sanksi, menyerukan penarikan tentara Suriah dari Lebanon.

Tentara Suriah tetap berada di Lebanon sampai April 2005. Mereka dipaksa pergi beberapa bulan setelah terbunuhnya mantan perdana menteri Lebanon Rafik al-Hariri, ketika Suriah dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Tanpa kehadiran Suriah, Lebanon jadi lebih rentan, sehingga memudahkan serangan Israel pada 2006 dan serbuan ke wilayah Lebanon Selatan –yang kaya akan air.

Israel kehilangan dukungan masyarakat dalam agresinya ke Lebanon sementara Suriah tetap utuh sekalipun diterpa tudingan dan kemelut, sehingga pihak yang memusuhi Damaskus merasa perlu untuk membuat Suriah jadi pusat perhatian.

Pada 2007, Suriah menjadi tersangka memiliki program bom atom. Sebagai anggota Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT), dan bukannya melaporkan kecurigaan semacam itu kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Israel –dengan “lampu hijau “dari Amerika Serikat tentunya, membom satu pabrik yang dicurigainya terlibat dalam kegiatan senjata nuklir Suriah.

Serangan Israel terhadap Suriah pada 6 September 2007, tetap menjadi rahasia sampai diungkapkan oleh mantan perdana menteri (1996-1999) dan pemimpin oposisi saat itu Benjamin Netanyahu –Perdana Menteri Israel saat ini. Netanyahu kembali memangku jabatan pada Maret 2009.

Pada APril 2009, saluran televisi satelit yang berpusat di London, Barada TV, mulai menyiarkan propaganda antipemerintah Suriah. Pemimpin redaksi Barada TV, Malik al-Abdah, adalah pendiri-bersama gerakan oposisi Suriah di pengasingan –Gerakan bagi Keadilan dan Pembangunan, yang dipimpin oleh Anas al-Abdah.

Sementara itu di Suriah sendiri, meskipun terjadi pembelotan, militer Damaskus tak mengalami apa yang dialami timpalannya di Mesir dan Tunisia dan Mesir dalam kasus prajurit meninggalkan presiden yang menghadapi ketidak-puasan rakyat.

Akan tetapi pemerintah telah mengakui sanksi melukainya, sekalipun tidak jelas apakah itu akan memicu perubahan kebijakan.

Chris Phillips, dari Economist Intelligence Unit, menulis Suriah menderita akibat penarikan bertahap aset, dan bukan penarikan modal secara massal dari Damaskus.

Meskipun begitu, tetap saja ekonomi Suriah berdarah-darah dan menghadapi ancam berbahaya.