Chaidarabdullah’s Weblog

PERLUASAN PERMUKIMAN, TANTANGAN BAGI ARAFAT DI AWAL 1995

Posted on: Mei 12, 2008

        Oleh Chaidar Abdullah

        Jakarta, 19/1 (ANTARA) – Pemimpin PLO Yasser Arafat pada awal tahun 1995 menghadapi dilema baru akibat ulah pemerintah Israel, perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan — tindakan yang tentu saja mengundang protes dari rakyat Palestina.

        Beberapa tokoh Palestina, termasuk Mahmud Abbas — alias Abu Mazen — arsitektur persetujuan Oslo, mendesak Arafat agar menghentikan perundingan mengenai otonomi Palestina jika Israel tak menghentikan pembangunan permukiman Yahudi tersebut.

        Sebagian anggota pemerintah otonomi Palestina bahkan menyatakan perluasan pembangunan permukiman Yahudi mengancam proses perdamaian dan membuat semua perundingan tak berarti sama sekali.

        Guna menyelesaikan masalah itu dan menyelamatkan proses perdamaian, Arafat mengadakan pertemuan di Rabin di tempat penyeberangan Erez di Jalur Gaza hari Kamis (19/1).

        Berdasarkan Deklarasi Prinsip-prinsip PLO-Israel, yang ditandatangani tanggal 13 September 1993, Israel akan menggelar kembali militernya di luar daerah permukiman Palestina paling lambat 13 Juli 1994 guna memungkinkan penyelenggaraan pemilihan dewan otonomi — yang akan menangani urusan Palestina.

        Tetapi belum lagi lagi rencana ini terlaksana, karena pemukim Yahudi takut penggelaran kembali militer Israel, hanya akan membahayakan keselamatan mereka, pemerintah Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin akhir bulan Desember membuat ulah baru berupa rencana perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

        Menurut bocoran laporan dari Kementerian Pembangunan dan Perumahan Israel, yang disiarkan Reuter dan AFP, Israel merencanakan pembangunan 30.000 unit rumah di wilayah Palestina di Jerusalem Timur dan bagian-bagian lain Tepi Barat dalam waktu tiga sampai empat tahun mendatang, dua kali lipat dari rencana sebelumnya.

        Laporan yang mendapat dukungan Partai Buruh itu bukan hanya berisi rencana perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat tapi juga pencaplokan lebih banyak wilayah Tepi Barat ke dalam Jerusalem.

        Israel juga merencanakan pembangunan lebih dari 7.700 rumah baru di Tepi Barat selama tahun 1995 saja, lebih banyak dari rencana semula.

        Wilayah utama pembangunan permukiman itu dilaporkan akan berada di sekitar Jerusalem selain jalur penyeberangan utama di Tepi Barat, dengan dana dari sektor swasta dan tanahnya dibeli oleh para pemukim Yahudi dengan harga jutaan dolar AS dari para donor di Amerika Serikat serta Eropa.

        Walikota Jerusalem Ehud Olmert dari Partai Likud bahkan menyatakan puluhan ahli dan pejabat Israel ikut menyumbangkan studi mengenai perluasan besar-besaran permukiman Yahudi.

        Israel menduduki Jerusalem Timur tahun 1967 dan belakangan mencaploknya.

       

        Status kota suci tersebut, menurut Deklarasi Prinsip-prinsip, baru akan dibahas bulan Mei 1996, tapi dalam persetujuan perdamaiannya dengan Jordania pemerintah Israel “membuat merah telinga rakyat Palestina” dengan mengakui peran historis Raja Hussein atas kota itu.

        Rakyat Palestina tetap menghendaki Jerusalem Timur sebagai ibukota negaranya, sementara Israel ngotot bahwa Jerusalem adalah “ibukotanya yang utuh” dan takkan menyerahkan sejengkal pun wilayah tersebut.

        Setali tiga uang

        Yang ironis dari tindakan pemerintah Rabin ialah jumlah perumahan baru yang akan dibangunnya tak berbeda dengan yang direncanakan oleh pemerintah sayap kanan Partai Likud di bawah Yitzhak Shamir.

        Ketika mengalahkan Shamir tahun 1992, Rabin berjanji akan mewujudkan pembicaraan perdamaian yang dimulai bulan Oktober 1991.

        Rencana Shamir dulu membuat geram AS dan dunia secara keseluruhan sementara rakyat Palestina yakin bahwa perdamaian tak dapat terwujud dengan pemerintahan Partai Likud.

        Hanya saja saat ini Amerika Serikat — salah satu pemrakarsa perundingan perdamaian Timur Tengah — dan rakyat Palestina tampaknya menyadari bahwa rencana Shamir menggunakan ditujukan untuk menghambat persetujuan perdamaian, sedangkan rancangan Rabin “merupakan bagian untuk mewujudkan persetujuan akhir”.

        Jumlah rumah yang akan dibangunan dalam kedua rencana itu memang sama tapi, menurut sebagian pengamat, “pola pembangunannya berbeda”.

        Pemerintah Shamir bermaksud “menyikat habis” seluruh Tepi Barat bagi pembangunan Yahudi, tapi Rabin “hanya akan melahap 15 persen wilayah itu”.

        Rabin memang bukan Shamir; Shamir berkeras tak mau mengadakan perundingan dengan pihak Arab tapi Rabin ketika memangku jabatan bulan Juli 1992 memerintahkan pembekuan sebagian besar kegiatan pembangunan pemerintah dan ia pun menerima bantuan Amerika Serikat sebesar 10 juta dolar AS.

        Sebelumnya Washington tak mau memberi bantuan tersebut kepada Shamir karena masalah pembangunan permukiman Yahudi.

        Akan tetapi kesamaan yang ada dalam diri Shamir dan Rabin ialah bekas komandan militer Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 itu juga sering berikrar bahwa Israel takkan kembali ke garis batas pra-tahun 1967.

        Perdamaian vs kolonisasi

        Kini, pada saat politikus Israel dan Palestina berusaha mewujud perdamaian, militer Yahudi telah sering merampas ratusan hektare lahan orang Arab dengan tujuan yang tak berbeda antara pemerintah Rabin dan Shamir.

        Tahun 1992 pun Rabin, ketika menjanjikan pembekuan permukiman Yahudi, tidak menyebut-nyebut perluasan wilayah Jerusalem, yang telah bertambah luas 7.000 hektare ke wilayah Tepi Barat.

        Tindakan pemerintah Yahudi tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan para pejabatnya.

        Seorang perunding Yahudi dilaporkan merasa malu dengan aksi pelanggaran pemerintahnya terhadap persetujuan otonomi Palestina.

        “Pers dan masyarakat Israel tidak tahu yang sebenarnya mengenai perundingan,” katanya sebagaimana dikutip AFP. “Bagi setiap orang Palestina, Israel telah 10 kali melanggar persetujuan.”

        Selama tahap kedua otonomi Palestina, pembicaraan antara kedua pihak itu memang tak pernah menghasilakan apa-apa.

        Sementara itu Arafat dan PLO berada dalam posisi yang sangat sulit karena biar bagaimana pun juga perundingan tetap mesti berlangsung walau betapapun tersendatnya.

        Yang menjadi masalah bagi rakyat Palestina sekarang, dapatkah proses perdamaian dan kolonisasi berjalan beriringan? (19/01/95 20:56)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: