Chaidarabdullah’s Weblog

APAKAH TENTARA AS HADIRKAN DEMOKRASI DI IRAK? Oleh Chaidar Abdullah

Posted on: Desember 13, 2011

Sewaktu datang ke Irak, mereka menggembar-gemborkan diri sebagai “sang pembebas dengan kedok penguasa Irak saat itu memiliki senjata pemusnah massal”, dan mereka “bermaksud menghadirkan demokrasi di Negeri 1001 Malam” itu.

Benarkah mereka membawa demokrasi ke Irak? Kantor berita Reuters pada November mewawancarai tiga pemuda Irak di Kota Sadr, daerah kantung Syiah di ibu kota Irak, Baghdad. Ketiganya mencapai kata sepakat setelah perdebatan sengit bahwa pasukan AS menghadirkan demokrasi di Irak.

Tapi mereka mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata itu tanpa bisa membebaskan diri dari dampak yang mereka pandang sebagai pendudukan AS atas negara mereka.

“Baiklah, kami memiliki demokrasi. Kami bisa bicara secara bebas tanpa rasa takut. Kami dapat berdemonstrasi dan memberi suara secara bebas. Semuanya tersedia, dan semuanya tak ada sebelum 2003,” kata mahasiswa yang bernama Hussain Ali (20), saat ia menunggu rambutnya dicukur. Ia merujuk kepada serbuan AS pada 2003, yang belakangan menggulingkan presiden Saddam Hussein.

Tapi ia balik bertanya mengapa tidak ditanyakan mengenai sisi lain sejarah kehadiran AS di Irak. “Mengapa kamu tidak menanyakan kejahatan mereka, kekejaman, rasa sakit dan kepedihan yang kami derita akibat kehadiran militer mereka di sini?” Ali mempertanyakan, sementara wajahnya berubah merah, demikian laporan Reuters.

Pada 9 April 2003, pasukan AS menggulingkan patung Saddam Hussein di Baghdad tengah, peristiwa yang menandai berakhirnya lebih dari 35 tahun kekuasaan tangan besi partai Baath, pimpinan Saddam. Presiden AS saat itu, George W. Bush, mengatakan Irak “bisa menjadi contoh demokrasi di Timur Tengah”.

Sebelumnya ia mensahkan serbuan ke Irak dengan alasan “Saddam memiliki senjata pemusnah massal” –tudingan yang tak pernah terbukti hingga sekarang, bertahun-tahun setelah Bush tak lagi menduduki tampuk pemerintahan AS. Selain itu, Bush juga menyatakan tentara “AS datang sebagai pembebas”.

Tapi rakyat Irak, yang menyambut peristiwa tersebut dan memimpikan masa depan yang lebih baik, dipaksa menelan pil pahit kekecewaan sebab negara mereka malah terperosok ke dalam perang bergelimang darah antar-aliran sehingga menewaskan ribuan orang.

Padahal selama kekuasaan Saddam, yang katanya bertangan besi, peristiwa semacam itu tak pernah terjadi. Tentara pemerintah memang pernah bentrok dengan kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah, tapi bentrokan bukan terjadi di antara rakyat sendiri.

Banyak warga Irak, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah pemerintahan Saddam, sekarang dilaporkan tak pernah bisa melupakan skandal pelecehan tahanan di Abu Ghraib oleh tentara Amerika, dan apa yang mereka sebut penyelewengan kekuasaan oleh tentara AS.

Sejak agresi tentara AS, rakyat Irak memang telah memiliki wakil di parlemen dan dewan provinsi melalui serangkaian pemilihan umum yang dipandang banyak pihak sebagai “bebas dan adil”.

Surat kabar dan kantor berita dilaporkan telah didirikan. Saluran baru televisi mengudara. Organisasi non-pemerintah dan partai politik baru juga telah dibentuk.

Tapi apakah semua itu menghadirkan ketenangan, kedamaian, keamanan dan kenyamanan?
Kini sembilan tahun setelah serbuan, kehadiran militer AS mendekati ujungnya, pada akhir 2011. Sisa 24.000 prajurit Amerika dijadwalkan meninggalkan Negeri 1001 Malam tersebut sebelum 31 Desember.

Namun semua partai politik diberitakan terlibat pertikaian, perpecahan antar-aliran agama merebak luas, penganut Sunni dan anggota milisi Syiah mengancam kestabilan lewat sejumlah serangan setiap bulan. Selain itu, banyak orang tak memiliki kepastian bahwa model demokrasi Irak saat ini lah yang mereka perlukan dan inginkan.

“Kami memang terbebas dari Saddam, tapi masalah yang kami hadapi sekarang sangat banyak,” kata teman Ali, Hamza Jabbar (23), mantan penjaga keamanan yang kini menganggur dan sedang duduk di kios tukang potong rambut, sebagaimana dikutip.

Ratusan ribu orang Irak kehilangan pekerjaan. Angka pengangguran dilaporkan mencapai 15 persen, dan 28 persen lagi warga Irak hanya memiliki pekerjaan paruh-waktu. Pemerintah menyatakan “hanya seperempat dari sebanyak 30 juta warga Irak hidup di bawah garis kemiskinan”.

Puluhan orang di Kota Sadr, Baghdad, diberitakan enggan mengakui pasukan AS telah menghadirkan demokrasi. Warga di wilayah tersebut mendukung Moqtada as-Sadr, tokoh aliran Syiah yang menjadi penentang kuat kehadiran tentara Amerika dan pengikutnya memerangi pasukan AS.

Rakyat Irak juga dilaporkan menyuarakan kekecewaan dengan penampilan para pemimpin mereka sendiri sejak 2003 dan kepedihan sehubungan dengan perebutan kekuasaan politik brutal yang merongrong negeri mereka.

Ada juga sih warga Irak yang mengakui bahwa “tentara Amerika membawa demokrasi ke Irak. Tapi para pemimpin Irak merusaknya. Mereka mengeksploitasinya buat keuntungan pribadi mereka”.

Namun di wilayah lain Baghdad, daerah Sunni –Adhamiya, puluhan warga dikatakan memiliki pandangan yang berbeda mengenai situasi di negeri mereka.

Pemeluk Sunni mendominasi Irak di bawah Saddam dan kini mereka secara politik disisihkan sejak serbuan –yang mendongkrak pengikut Syiah ke tampuk pemerintahan. Kaum Sunni adalah bagian dari koalisi rapuh yang memerintah Irak di bawah Perdana Menteri Syiah Nuri al-Maliki tapi banyak dari mereka menyatakan mereka tertindas di bawah pemerintah saat ini.

“Apakah kamu lihat tentara di pos pemeriksaan itu,” begitu pertanyaan dilontarkan pemilik toko Wael al-Khafaji (48) kepada Reuters. “Ia bisa melakukan apa saja yang ia mau kepada saya sekarang juga dan saya tak bisa berkata apa-apa. Ini kah demokrasi?”
“Demokrasi macam apa yang kamu tanyakan kepada saya, pada saat hak dasar saya sebagai manusia dicuri? Apakah ini apa yang orang Amerika maksud dengan demokrasi? Terkutuk!”
Hampir dua tahun setelah pemilihan umum nasional terakhir, kekecewaan masih menggelayuti warga sebab blok lintas-aliran pimpinan mantan perdana menteri Iyad Allawi –yang meraih kursi terbanyak dengan dukungan kuat dari kubu Sunni– tak mampu membentuk pemerintah.

Warga Irak –yang diilhami oleh aksi perlawanan “Arab Spring di Tunisia, Mesir dan negara lain Arab– telah berdemonstrasi tahun ini guna menentang korupsi dan layanan dasar yang buruk serta bagi perubahan politik. Tapi ketika ditanya apakah Irak memerlukan “Arab Springnya” sendiri, banyak orang diberitakan menolak pendapat itu.

Sebabnya ialah ada kekhawatiran gagasan tersebut akan mengakibatkan pertumpahan darah lebih banyak dan rakyat Irak sudah muak dengan itu.

“Lihat lah rakyat di negara Arab Spring. Mereka saling serang sendiri,” begitu komentar Hussain Ali kepada Reuters.
Rakyat Irak, menurut dia, “bisa memberi suara dan membuat perubahan melalui pemungutan suara”.

Jika proses itu tak berhasil? Maka, kata Hussain Ali sebagaimana dikutip, “tak ada pilihan selain menggulingkan pemerintah dengan kekerasan”.

Senang
Sementara itu, banyak orang Irak memperlihatkan kesenangan mereka pada penghujung Oktober sehubungan dengan pengumuman Presiden AS Barack Obama bahwa pasukan AS akan pergi dari negara mereka paling lambat akhir 2011. Namun AFP memberitakan sebagian orang Irak juga berbicara tentang kekhawatiran bahwa penarikan tersebut dapat makin merusak kestabilan negara mereka.

Keputusan untuk menarik sisa tentara AS dari Irak diambil setelah hampir sembilan tahun perang, dan lebih dari 4.400 tentara AS dan ratusan ribu orang Irak tewas. Sebelumnya Baghdad dan Washington gagal menyepakati kekebalan bagi misi pelatihan setelah 2011.

Hari kepergian tentara Amerika dipandang sebagai saat bersejarah.

Kendati kebanyakan kegiatan dipusatkan pada pelatihan dan mempersenjatai timpalan mereka dari Irak, personel militer AS dipandang banyak orang sebagai kekuatan pendudukan, dan banyak orang Irak menyuarakan kegembiraan mereka sehubungan dengan kepergian mereka yang tinggal menghitung hari.

Pengumuman Obama juga dipandang sebagai kemenangan bagi perlawanan rakyat Irak dan semua orang yang dibebaskan setelah mereka menderita akibat kebijakan Amerika di Irak.

Tapi masalah bagi Irak ialah pemerintah dan politisi di negeri itu belum mampu bersatu dan bisa menghadapi campur-tangan negara regional.

Penarikan tentara AS juga diharapkan memberi kesempatan kepada “pasukan keamanan Irak untuk mandiri dan mengembangkan kemampuan mereka pada masa depan”.

Sebanyak 39.500 prajurit AS masih berada di 18 pangkalan di Irak, turun dari hampir 170.000 personel di 505 pangkalan. Semuanya direncanakan ditarik berdasarkan kesepakatan keamanan 2008.

Para pejabat Irak dan AS menilai bahwa meskipun pasukan keamanan dalam negeri mampu menangani keamanan dalam negeri, mereka belum bisa mempertahankan perbatasan negeri tersebut, wilayah udaranya atau wilayah perairannya.

Sementara itu, walaupun kerusuhan turun drastis dari puncaknya pada 2006 dan 2007 –ketika aksi perlawanan dan perang antaraliran berkecamuk– serangan masih sering terjadi. Sebanyak 185 orang tewas dalam kerusuhan pada November, demikian data resmi.

Kondisi politik juga masih buntu. Setelah pemilihan umum Maret 2010, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki belum mengangkat menteri pertahanan dan dalam negeri yang permanen.

Penarikan tentara Amerika memang dipandang sebagai langkah positif, tapi apakah Irak mampu mengambil-alih tugas keamanan dan melindungi wilayahnya dari serangan Al-Qaeda dan agresi kekuatan asing?
Masih banyak warga Irak dilaporkan menghawatirkan nasib demokrasi di negeri mereka.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: