Chaidarabdullah’s Weblog

       Oleh Chaidar Abdullah

        Jakarta, 3/12 (ANTARA) – Pertemuan lebih 50 negara anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) di Lisabon pada Senin dan Selasa yang menetapkan landasan perdamaian Abad Ke-21, tampaknya masih dihantui bayangan masa lalu.

        Pertemuan itu juga diwarnai oleh kekhawatiran Rusia mengenai perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sementara pihak Amerika berpendapat masalah NATO tak perlu dibahas di Lisabnon. Presiden Rusia Boris Yeltsin dilaporkan tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut karena baru menjalani operasi jantung.

        Rusia, yang sangat curiga dengan rencana NATO untuk memperluas perbatasannya, mengingini peran lebih besar bagi OSCE sebagai penyeimbang aliansi militer Barat yang dipimpin AS itu.

        “Kami tak ingin OSCE menjadi semacam panglima tertinggi organisasi-organisasi Eropa,” demikian komentar Perdana Menteri Rusia Viktor Chernomyrdin –yang memimpin delegasi Rusia ke Lisabon– sebagaimana dikutip Reuter.

        Chernomyrdin menghendaki OSCE memiliki peran koordinasi. Moskow berusaha menjadikan pertemuan di Lisabon itu sebagai “peluang terakhirnya” untuk menggolkan pendapatnya mengenai susunan keamanan Eropa terutama sebagai sarana untuk membendung perluasan aliansi militer NATO ke Eropa Timur.

        Namun Washington menampik setiap upaya untuk mengaitkan perluasan NATO dengan perkembangan OSCE. Polandia, Hongaria dan Republik Cheko diperkirakan akan bergabung dengan NATO pada akhir abad ini.

        Ketika mengomentari pernyataan Chernomyrdin, seorang anggota delegasi AS –sebagaimana diberitakan AFP– menyatakan bahwa OSCE bukan lah forum yang akan menentukan perluasan NATO.

        Menurut Reuter, dalam pertemuan tertutup pada Minggu (1/12) terjadi silang pendapat antara AS dan sebagian aliansinya di Eropa mengenai cara menghadapi Moskow.

        Pertemuan terakhir OSCE di Budapes pada 1994 berbuntut kebuntuan mengenai perang Bosnia dan peringatan dari Yeltsin bahwa NATO memikul risiko akan menjerumuskan Eropa ke dalam “Perdamaian Dingin”.

        Organisasi 54 negara tersebut –mulanya OSCE memiliki 55 anggota tapi keanggotaan Yugoslavia dibekukan pada 1992– juga masih menghadapi tantangan, yaitu keputusan ke mana organisasi itu akan dibawa setelah ini?

        Masalah Bosnia dan Belarus secara teoris juga dapat membawa organisasi tersebut ke dalam percekcokan baru.

        Presiden Belarus Alexander Lukashenko, dalam referendum akhir November, memperoleh dukungan untuk mengubah undang-undang dasar negaranya –kejadian yang dikecam oleh OSCE dan Barat.

        Moskow juga tetap berharap bahwa ke-30 negara penandatangan persetujuan CFE –16 anggota NATO ditambah 14 negara bekas Pakta Warsawa– akan menyepakati pembicaraan di Wina pada Januari untuk melakukan perubahan persetujuan itu, terutama pembatasan penggelaran NATO di negara-negara Eropa Tengah.

        CFE (Persetujuan mengenai Pasukan Konvensional di Eropa) dicapai pada 1990.

        Perjalanan OSCE

        OSCE, yang memiliki lebih dari 50 anggota dan berpusat di Wina, lahir dengan tujuan mencegah terjadinya konflik dan meredakan ketegangan serta meningkatkan demokrasi, pemantauan senjata dan hak asasi manusia di Eropa.

        Organisasi tersebut berpangkal pada pertemuan tingkat tinggi di Helsinki 1975 melalui Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE) dengan tujuan membahas hak asasi manusia dan masalah-masalah lain Barat-Timur

        OSCE, yang memiliki nama itu pada pertemuan di Budapes 1994, meliputi Amerika Serikat dan Kanada serta semua negara Eropa mulai dari Vancouver sampai Vladivostok.

        Organisasi tersebut hanya dapat bertindak jika semua anggotanya mencapai kata sepakat, tapi banyak pengulas dilaporkan berpendapat bahwa persyaratan itu sulit dipenuhi.

        Berbagai persetujuan Helsinki 1975 mengenai masalah-masalah seperti hak asasi manusia dan keamanan perbatasan hanya menjadi pernyataan hitam di atas putih sampai komunisme runtuh di Eropa Timur.

        Pada pertemuan puncak di Paris 1990, para pemimpin negara anggotanya sepakat untuk menggunakan CSCE tersebut untuk membina era baru bagi kerjasama di Eropa dan untuk pertama kali memberi forum itu susunan resmi, termasuk sekretariat tetap.

        Namun setahun kemudian, perang di bekas Yugoslavia membuat lumpuh dan memecah masyarakat internasional, dan membuat organisasi itu menghadapi kesulitan menggunakan CSCE.

        Puncak bentrokan dalam tubuh organisasi tersebut terjadi di 1994 di Budapes, dan pertemuan itu berakhir dengan pertikaian mengenai rencana perluasan NATO serta cara menghadapi konflik Bosnia.

        Tetapi sejak itu keadaan OSCE membaik sementara persetujuan perdamaian bagi Bosnia juga telah berumur setahun kendati perdamaian hakiki belum terwujud di republik bekas Yugoslavia tersebut.

        OSCE juga meraih keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Bosnia September tahun ini, menengahi persetujuan pengawasan senjata di wilayah Balkan itu dan membantu diakhirinya konflik di Chechnya.

        OSCE juga memiliki tanggung jawab bagi sebagian besar pengawasan senjata di Eropa.

        OSCE juga telah terlibat pembicaraan dalam pemeliharaan perdamaian, seperti halnya yang dilakukan NATO.

        Namun organisasi tersebut belum terlibat dalam pelaksaan misi pemelihara perdamaian, kendati berbagai misi diplomatik telah diluncurkan ke negara-negara Baltik dan republik-republik bekas Uni Sovyet —Georgia dan Tajikistan.

        Organisasi yang memiliki anggaran sebesar 50 juta dolar AS itu memiliki sekretariat di Wina. (03/12/96 10:12)

 

        Oleh Chaidar Abdullah

        Jakarta, 19/5 (ANTARA) – Sejarah tak berulang di Denmark dengan diterimanya persetujuan Maastricht oleh rakyat negeri itu, dan momentum ke arah penyatuan Eropa pun hidup lagi.

        Ketidak-tentuan ekonomi negeri tersebut juga berakhir sudah setelah rakyat Denmark, yang bulan Juni tahun lalu menolak persetujuan Maastricht — mengenai penyatuan mata uang, ekonomi dan politik Eropa — dengan mayoritas tipis 50,7 berbanding 49,3 persen, menyetujuinya dalam referendum hari Selasa.

        Menurut laporan kantor-kantor berita Barat, rakyat Denmark menerima baik persetujuan Maastricht dengan suara 56,8 berbanding 43,2 persen.

        Penolakan rakyat Denmark bulan Juni lalu mengakibatkan krisis dan memberi dorongan kepada kelompok penentang persetujuan Maastricht di beberapa negara anggota Masyarakat Eropa (EC).

        Seandainya terjadi penolakan kedua oleh rakyat Denmark, persetujuan tersebut, yang harus disetujui oleh semua 12 anggota EC, kata AFP, akan menderita pukulan besar.

        Kantor berita Inggris, Reuter, melaporkan bahwa kaum politikus dan tokoh pengusaha Denmark menarik napas lega dengan hasil yang menjungkir-balikkan hasil referendum hampir satu tahun lalu di negeri mereka.

        Menurut penasehat ekonomi Barclays Bank, Peter Luxton, penerimaan persetujuan itu menghilangkan risiko terjadinya devaluasi mata uang Crown Denmark.

        Perdana Menteri Denmark Poul Nyrup Rasmussen merasa gembira dengan “keputusan yang telah menjernihkan posisi Denmark di Eropa” tersebut.

        Persetujuan itu dilaporkan juga disambut baik oleh para pemimpin Eropa dan di Brussel, Ketua Komisi EC Urusan Eropa Jacques Delors percaya hasil referendum hari Selasa di Denmark dapat memberi dorongan kepada EC untuk meninggalkan masa suram dan pasif.

        Perdana Menteri Inggris John Major diberitakan berikrar akan mengikuti jejak Denmark dan mendorong negerinya agar segera menerima persetujuan tersebut yang disepakati di kota Maastricht, Belanda, tahun 1991 bagi penyatuan mata uang dan kebijakan luar negeri bersama EC.

        Menguat

        Dukungan bagi persetujuan itu, yang akan membentuk mata uang tunggal Eropa serta kebijakan pertahanan dan luar negeri bersama bagi semua 12 anggota EC, dilaporkan telah stabil dalam beberapa bulan setelah merosot.

        Setelah penolakan bulan Juni lalu, Copenhagen kemudian mengupayakan perubahan dalam pertemuan puncak EC di Edinburg, Skotlandia, bulan Desember guna memupus suara “tidak”.

        Persetujuan itu sendiri berada dalam keadaan tak menentu sejak penolakan rakyat Denmark tersebut.

        Upaya Denmark tersebut memungkinkannya menolak mata uang tunggal, kebijakan pertahanan bersama, kerjasama resmi lintas negara dan “kewarganegaraan Eropa”.

        Negara anggota lain EC, menurut UPI, dengan berat menyepakati persyaratan bagi persetujuan Edinburg itu, karena menyadari bahwa tanpa pengecualian Denmark bisa terkucil dalam EC dan tersisihnya salah satu negara anggota terkecil EC dapat memancing kemunduran di seluruh Eropa sehingga dapat menggagalkan penyatuan.

        Persetujuan tersebut dirancang untuk memperkokoh hubungan ekonomi di kalangan 340 juta warganegara EC dalam mata uang tunggal, yang dijadwalkan berlaku paling lambat tahun 1999.

        Namun banyak pengulas politik berpendapat penyatuan politik belum akan menghasilkan penyatuan yang lebih menentukan yang mampu menghasilkan gagasan internasional guna menyelesaikan masalah rumit seperti pertempuran di wilayah Balkan.

        Hindari pengangguran

        Sehari sebelum referendum, Rasmussen menduga persetujuan tersebut akan berlaku awal Januari tahun depan. Ia berpendapat semua negara anggota EC telah menyetujui pakta itu pada akhir tahun ini sehingga persetujuan Maastricht dapat berjalan tanggal 1 Januari.

        Selain Denmark, Inggris dan Jerman belum menyelesaikan pengesahan persetujuan bagi ke-12 negara anggota EC tersebut.

        Tindakan rakyat Denmark diduga akan memberi persetujuan itu dorongan pada parlemen Inggris dan melicinkan jalan bagi pelaksanaan persetujuan tersebut. Pengesahan oleh parlemen Inggris dan keberhasilan pengadilan Jerman mempertahankannya akan menjadikan persetujuan itu sebagai undang-undang.

        Parlemen Jerman sebenarnya telah mensahkan persetujuan itu bulan Desember lalu tapi pihak oposisi telah meminta Pengadilan Undang-undang Dasar agar menghalangi pengesahan persetujuan tersebut.

        Dengan diterimanya persetujuan Maastricht oleh rakyat Denmark, Copenhagen diperkirakan akan dapat melanjutkan kebijakan luar negeri dan memerangi pengangguran, yang menjadi tugas berat bagi negeri tersebut.

        Banyak pemberi suara dukungan, sebagaimana dikutip UPI, mengatakan mereka memberi dukungan bagi persetujuan itu karena khawatir bahwa penolakan hanya akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.

        Namun para penentang persetujuan tersebut berkilah bahwa persetujuan Maastricht mengurangi prinsip demokrasi Denmark dengan menyerahkan kekuasaan bagi pembuatan keputusan “kaum birokrat tak terpilih di markas EC di Brussel”.

        Disetujuinya Maastricht oleh para pemilih dalam referendum hari Selasa berarti persetujuan itu telah sah secara otomatis di Denmark. Meskipun demikian pakta tersebut masih harus ditandatangani oleh Rasmussen dan Ratu Margarehte II dalam upacara resmi. 
(19/05/93 10:18)